TANJUNG REDEB, BERAUSATU.ID- Penyusunan masterplan drainase saat ini sedang menunggu izin dari Bandara Kalimarau dan Kementerian Perhubungan. Hal itu demi menerbangkan pesawat tanpa awak demi penyusunan masterplan drainase terkoneksi tersebut.
Menyikapi hal itu, Wakil I Ketua DPRD Berau Syarifatul Syadiah mengapresiasi inovasi yang dibuat pemerintah daerah dalam hal ini DPUPR Berau. Dirinya berharap agar penyusunan masterplan itu benar-benar bermanfaat ke depannya.
Syarifatul juga meminta agar dibuatkan masterplan banjir. Pasalnya, masterplan banjir itu belum ada hingga saat ini. Masterplan itu bahkan menurutnya harus ada di samping masterplan drainase yang juga dibutuhkan.
“Kami selalu mendorong hal itu kemarin di dalam pembahasan anggaran. Kita ini punya masterplan drainase tapi masterplan banjir enggak ada,” jelasnya. Selasa (31/10/2023).
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu mengungkapkan, Masterplan banjir itu dibutuhkan untuk mengukur tingkat elevasi air saat hujan, baik dalam intensitas sedang, rendah, maupun tinggi. Selain itu, masterplan banjir juga diperlukan agar pembangunan drainase tidak sekadar memboroskan anggaran.
“Karena kalau intensitas hujan tinggi itu mempengaruhi tingkat elevasi. Sehingga harus diketahui juga tingkat elevasi itu sudah betul atau tidak,” terangnya.
Lebih lanjut, Syarifatul juga meminta agar perlu ada penanganan yang maksimal terhadap drainase-drainase yang telah dibangun. Pasalnya pada beberapa titik masih ditemukan endapan lumpur yang cukup tinggi menggenangi drainase.
“Terus jangan sampai buat tapi perawatannya enggak ada. Tiba-tiba di dalamnya penuh lumpur. Maksud saya harus ada upaya-upaya untuk menggali lumpur-lumpur itu,” tegasnya. (Adv/mnh*).