BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Ketua DPRD Berau, Madri Pani menyebut dalam perencanaan pembangunan daerah perlu adanya perencanaan yang berkesinambungan.
Menurut Madri Pani, Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi kinerja, di mana setiap evaluasi kinerja tersebut, harus berdasarkan mufakat bersama dengan perangkat daerah.
“Sehingga kedepannya dengan adanya masukan dari hasil evaluasi mufakat dapat menjadi perbaikan birokrasi pemerintah kedepan,” ungkapnya saat di temui oleh awak media. Rabu 12 April 2023.
Dikatakannya, daya serap pembangunan ekonomi pemerintah daerah bisa terhambat. Karena lemahnya sebuah perencanaan yang secara acuan terperinci juga mempengaruhi pembangunan ke depannya.
Pasalnya itu, setiap terjadi pergantian bupati maka terputus juga sebuah perencanaan pembangunan tersebut.
“Seharusnya sebuah perencanaan perlu berkesinambungan,” ucapnya.
Sebab, keberhasilan sebuah pembangunan ekonomi daerah dapat terlihat dari meningkatnya kualitas kapasitas daerah serta Sumber Daya Manusia (SDM) suatu daerah.
Seperti halnya saat ada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang di mana semua usulan merupakan hasil musyawarah mufakat desa dibutuhkan di setiap perangkat kampung maupun masyarakat kampung.
Dijelaskanya, dari hasil usulan yang disampaikan maka terbentuklah sebuah usulan yang menjadi kebutuhan skala priorita, namun tetap saja sering terjadi keluhan usulan-usulan kepala kampung yang hingga bertahun-tahun tidak terealisasi hingga sampai sekarang.
Ditegaskannya, bila tidak terealisasinya perencanaan pembangunan suatu daerah disebabkan oleh anggaran yang terlalu besar, maka seharusnya pemerintah daerah memberikan solusi alternatif.
‘Jika pemilihan anggarannya terlalu besar bisa saja dilakukan realisasi pembuka atau nanti ada lanjutannya, supaya nanti kedepannya tidak ada lagi bahasa Kepala Kampung yang merasa kecewa, ini namanya pemerataan keadilan di setiap daerah,” tutupnya. (*IAH)