BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB-Masyarakat nelayan di Kabupaten Berau dinilai menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam menjalankan aktivitasnya.
Selain harus berhadapan dengan kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil, mereka juga dihadapkan pada proses perizinan dan akses bantuan yang disebut semakin panjang.
Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, mengatakan perubahan mekanisme pelayanan pascapengalihan kewenangan sektor perikanan ke pemerintah provinsi dan pusat turut berdampak terhadap nelayan di daerah.
Ia menilai, salah satu persoalan yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah proses pengurusan perizinan yang kini harus melalui tahapan administrasi lebih panjang dibandingkan sebelumnya.
“Sekarang semuanya harus melalui provinsi atau pusat. Prosesnya menjadi lebih panjang, sementara masyarakat nelayan sering kali membutuhkan penyelesaian yang cepat terhadap persoalan yang mereka hadapi,” katanya.
Selain itu, Elita jaga menyebut penyaluran bantuan yang sebelumnya dapat lebih mudah dijangkau melalui pemerintah daerah kini juga menghadapi tantangan tersendiri. Kondisi tersebut membuat sebagian nelayan merasa pelayanan yang mereka terima menjadi lebih lambat.
Menurutnya, nelayan kecil menjadi kelompok yang paling merasakan dampak dari situasi tersebut. Sebab, mereka sangat bergantung pada dukungan pemerintah untuk menunjang aktivitas melaut maupun meningkatkan produktivitas usaha.
Menurutnya, tujuan pengalihan kewenangan memang diarahkan untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola sektor perikanan. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan hambatan bagi masyarakat.
“Jangan sampai kebijakan yang dibuat dengan tujuan memperbaiki tata kelola justru membuat masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan. Perizinan harus lebih sederhana dan bantuan juga harus bisa lebih cepat dirasakan oleh nelayan,” ujarnya.
Oleh karenanya, DPRD Berau mendorong adanya langkah evaluasi dari pemerintah provinsi maupun pusat terhadap mekanisme pelayanan yang berlaku saat ini. Menurut Elita, perlu ada solusi yang dapat menjembatani kebutuhan nelayan dengan sistem birokrasi yang berjalan.
“Harus ada jalan tengah. Nelayan membutuhkan kemudahan untuk bekerja dan kepastian dalam menjalankan usahanya. Jangan sampai pelayanan justru terasa semakin jauh dari masyarakat pesisir yang membutuhkan,” tegasnya. (*MNH/ADV)
