BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Maraknya praktik penangkapan ikan ilegal di wilayah pesisir Kabupaten Berau, khususnya Kecamatan Biduk-Biduk, mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris. Dirinya mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mengambil langkah tegas dan nyata dalam menindak para pelaku.
Menurutnya, penanganan praktik ilegal fishing selama ini masih sebatas imbauan tanpa diikuti aksi lapangan yang efektif. Padahal, dikatakannya, kewenangan atas pengawasan laut sudah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
“Saya sudah menyampaikan hal ini langsung kepada Pak Wakil Gubernur. Permasalahan ini tidak bisa dibiarkan terus berlarut. Harus ada tindakan konkret di lapangan, bukan hanya sebatas himbauan,” tegasnya .
Lebih lanjut, Gideon juga mengusulkan agar Pemprov Kaltim melibatkan nelayan lokal dalam pengawasan perairan. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan di laut, sekaligus mengatasi keterbatasan sumber daya operasional.
“Nelayan-nelayan di sekitar Biduk-Biduk tahu persis siapa yang sering melanggar. Kalau mereka dilibatkan, pengawasan bisa lebih cepat dan efektif. Pemerintah tinggal mendukung dari sisi koordinasi dan anggaran,” ujarnya.
Kemudian, dirinya mengatakan, aktivitas ilegal fishing di wilayah tersebut telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat pesisir. Selain merugikan nelayan kecil, praktik tersebut juga mengancam kelestarian ekosistem laut dan potensi perikanan Berau dalam jangka panjang.
“Kami berharap Pemprov Kaltim menjalankan perannya secara maksimal dalam melindungi sumber daya kelautan dan perikanan di daerah ini. Jangan sampai kekayaan laut Berau rusak karena lemahnya penegakan hukum,” pungkasnya. (*MNH/ADV)
