BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Evaluasi terhadap sistem pengawasan infrastruktur lalu lintas di Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan DPRD. Minimnya kontrol dinilai menjadi salah satu penyebab lambannya penanganan kerusakan fasilitas seperti traffic light dan penerangan jalan umum (PJU).
Anggota Komisi III DPRD Berau, Rahman, menegaskan bahwa pengawasan terhadap fasilitas tersebut harus dilakukan secara rutin melalui petugas lapangan dari Dinas Perhubungan (Dishub).
Menurutnya, keberadaan petugas yang secara khusus memantau kondisi di lapangan akan mempermudah deteksi dini terhadap kerusakan, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat tanpa menunggu laporan dari masyarakat.
“Dishub harus punya petugas yang memang fokus memantau di lapangan, baik lampu lalu lintas maupun PJU. Jadi setiap ada kerusakan bisa langsung diketahui,” ujarnya.
Ia juga menyoroti besarnya anggaran yang telah digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Namun, tanpa diimbangi dengan pemeliharaan dan pengawasan yang optimal, anggaran tersebut dinilai tidak memberikan hasil yang maksimal.
“Kita sudah keluarkan anggaran yang tidak sedikit. Kalau tidak ada kontrol dan pemeliharaan yang baik, tentu ini menjadi tidak efektif,” katanya.
Disisi lain, Rahman mengakui, ada kemungkinan Dishub menghadapi kendala dalam hal efisiensi anggaran. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap fasilitas publik tetap harus menjadi prioritas.
Sebagai tindak lanjut, ia mendorong adanya koordinasi antara DPRD dan Dishub untuk melakukan pengecekan serta pembaruan sistem pada traffic light yang dinilai sudah tidak lagi optimal.
Dirinya juga menilai, penggunaan teknologi yang lebih modern seperti sistem traffic light berbasis sensor perlu dipertimbangkan, sebagaimana yang telah diterapkan di kawasan Jalan Murjani dan Diponegoro.
“Kalau bisa ke depan gunakan sistem yang lebih modern, supaya pengaturan lalu lintas lebih efektif,” tutupnya. (*MNH/ADV)
