BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Kabupaten Berau dalam beberapa waktu terakhir mulai menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Rabu (9/9/2026). Sidak dilakukan guna memastikan distribusi BBM, khususnya BBM subsidi, berjalan sesuai ketentuan dan dapat dinikmati masyarakat secara merata.
Dalam sidak tersebut, Sri Juniarsih didampingi sejumlah stakeholder terkait menyambangi SPBU Sambaliung dan SPBU Kilo 5. Ia mengecek langsung proses pelayanan dan penggunaan barcode bagi masyarakat yang melakukan pembelian BBM.
“Hari ini saya menyempatkan waktu. Setelah beberapa hari cuti, saya langsung berkunjung ke beberapa SPBU,” ujar Sri Juniarsih.
Menurutnya, penggunaan barcode menjadi salah satu mekanisme penting untuk mengawasi pembelian BBM. Kendaraan yang melakukan pembelian harus menunjukkan barcode yang telah ditentukan.
Namun, perhatian khusus diberikan terhadap kendaraan roda dua maupun kendaraan yang memiliki kapasitas tangki besar. Sebab, tanpa pengawasan yang ketat, kendaraan tersebut berpotensi melakukan pembelian berulang dalam jumlah besar.
“Kalau motor yang biasa-biasa, yang kecil-kecil tidak ada masalah. Tapi kalau motor yang tangkinya besar, yang isi 20 sampai 25 liter, itu menjadi catatan. Kalau tidak memakai barcode, otomatis bisa berulang-ulang datang kembali,” jelasnya.
Sri Juniarsih meminta masyarakat ikut berempati di tengah kondisi kelangkaan BBM. Ia mengimbau pembelian dilakukan sesuai kebutuhan agar distribusi BBM tidak hanya dinikmati oleh pihak tertentu.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga melibatkan TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk melakukan pengawasan di lapangan. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan operator SPBU tidak melakukan penyimpangan dalam penjualan BBM.
“Kami terus bergerak bersama TNI, Polri, Satpol PP, kemudian juga Dishub untuk stand by di sini. Ini memastikan operator tidak bermain dalam menjual BBM dan memastikan seluruh masyarakat Berau bisa diberikan pelayanan BBM secara merata,” katanya.
Sri Juniarsih mengakui penambahan kuota BBM tetap menjadi salah satu upaya yang akan diperjuangkan pemerintah daerah. Namun, menurutnya, penambahan kuota tidak akan menyelesaikan persoalan apabila praktik pengetapan masih terjadi.
“Kuota BBM tetap kami usulkan. Tetapi bagaimana kita bisa membagi BBM ini secara merata kepada masyarakat sehingga mengurangi aksi pengetap. Itu yang paling urgent,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dugaan adanya masyarakat yang menggunakan lebih dari satu barcode untuk melakukan pembelian BBM secara berulang. Bahkan, ditemukan informasi mengenai satu kendaraan yang menggunakan hingga enam barcode.
“Kalau dia sudah punya enam barcode dengan mobil yang sama, bolak-balik, otomatis itu yang bikin kita rugi dan membuat masyarakat yang lain terganggu. BBM sudah dikuasai oleh pengetap,” ujarnya.
Oleh karena itu, Pemkab Berau akan menelusuri penggunaan barcode tersebut sekaligus memperketat pengawasan terhadap hubungan antara operator SPBU dan pengetap.
Sri Juniarsih menilai praktik tersebut harus menjadi perhatian utama. Sebab, berapa pun tambahan kuota BBM yang diberikan untuk Berau, persoalan kelangkaan tetap sulit teratasi apabila distribusinya masih disalahgunakan.
“Berapa pun kuota diberikan, selama masih ada operator yang bermain dengan pengetap, ada tip untuk operator, itu yang bermasalah,” pungkasnya. (*MNH)
