BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Rencana pemindahan operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bujangga kembali mendapat perhatian DPRD Berau. Pemerintah daerah didorong untuk mempercepat proses relokasi agar persoalan pengelolaan sampah di kawasan tersebut dapat segera ditangani secara lebih optimal.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menilai proses pemindahan operasional TPA hingga saat ini masih berjalan cukup lambat. Padahal, keberadaan TPA menjadi bagian penting dalam mendukung pengelolaan lingkungan sekaligus menjaga kenyamanan masyarakat yang berada di sekitar kawasan tersebut.
Ia menyebut, relokasi TPA perlu dipersiapkan secara matang agar pelaksanaannya tidak kembali mengalami penundaan. Pemerintah daerah juga diminta segera menyelesaikan berbagai kebutuhan teknis yang menjadi syarat sebelum operasional dipindahkan ke lokasi baru.
“Ini harus menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan lingkungan,” katanya.
Dedy menjelaskan, operasional TPA Bujangga direncanakan akan dipindahkan ke kawasan Pegat Bukur. Namun pelaksanaannya baru akan dilakukan setelah rumah sakit baru di wilayah tersebut mulai beroperasi.
Kendati demikian, dirinya berharap persiapan relokasi tetap berjalan sejak sekarang sehingga proses pemindahan nantinya dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
Menurutnya, semakin lama proses relokasi tertunda maka semakin besar pula tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam mengelola volume sampah yang terus bertambah setiap tahun.
Oleh karena itu, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah perlu diperkuat agar seluruh tahapan relokasi dapat berjalan lebih efektif.
Lebih lanjut, Ia menilai keberhasilan relokasi tidak hanya ditentukan oleh kesiapan lokasi baru, tetapi juga oleh perencanaan yang matang dan dukungan seluruh pihak terkait.
“Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah menyiapkan langkah yang jelas sehingga proses relokasi dapat berjalan sesuai target dan tidak terus tertunda,” ujarnya.
Dedy menambahkan, persoalan pengelolaan sampah harus menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah karena berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dalam jangka panjang.
“Harus ada langkah konkret agar persoalan ini dapat segera diselesaikan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (*MNH/ADV)
