BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Program budidaya ikan sistem bioflok yang telah dijalankan di sejumlah wilayah Kabupaten Berau dinilai masih menghadapi tantangan dalam aspek keberlanjutan.
Meski berbagai bantuan telah diberikan pemerintah daerah, tidak sedikit kelompok penerima yang menghentikan usaha budidaya setelah panen pertama.
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P Mangunsong, mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar tujuan program untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dapat tercapai secara optimal.
Dikatakannya, pemerintah daerah selama ini telah memberikan dukungan berupa pembangunan kolam bioflok, bantuan bibit ikan, hingga pakan pada tahap awal budidaya.
Namun dalam pelaksanaannya, masih ada kelompok yang belum mampu melanjutkan usaha secara mandiri setelah memperoleh hasil panen pertama.
“Bioflok itu sebenarnya sederhana. Hanya kolam, secara teknis juga gampang. Tapi kalau sesuatu diberikan ke masyarakat tanpa benar-benar dijiwai, pasti gagal,” ujarnya.
Rudi menjelaskan, program bioflok dirancang sebagai usaha yang bersifat berkelanjutan. Hasil panen yang diperoleh seharusnya dapat digunakan kembali sebagai modal untuk membeli bibit dan melanjutkan siklus budidaya berikutnya.
Namun kenyataannya, sebagian kelompok penerima bantuan masih bergantung pada bantuan lanjutan dari pemerintah untuk melanjutkan usaha mereka.
“Sudah panen pertama, habis itu minta bantuan lagi. Padahal konsepnya program ini bergulir,” katanya.
Ia menilai keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh bantuan yang diberikan pemerintah, tetapi juga komitmen penerima dalam mengelola usaha yang telah difasilitasi.
Menurutnya, bantuan pemerintah seharusnya menjadi stimulus awal untuk mengembangkan usaha, bukan menciptakan ketergantungan yang berkepanjangan.
Selain itu, Rudi juga menyoroti masih adanya usulan bantuan yang tidak selalu didasarkan pada kesiapan usaha. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi efektivitas program yang dijalankan.
Oleh karena itu, ia mendorong agar proses penyaluran bantuan disertai dengan evaluasi dan pendampingan yang lebih intensif sehingga penerima bantuan benar-benar siap menjalankan usaha budidaya secara berkelanjutan.
“Yang terpenting adalah bagaimana bantuan yang diberikan bisa berkembang menjadi usaha yang mandiri dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” tegasnya. (*MNH/ADV)
