BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Tidak terealisasinya program penanganan abrasi di Pulau Derawan meski telah didukung anggaran miliaran rupiah mendapat perhatian DPRD Berau. Pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada program-program strategis lainnya.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, mengatakan sebelumnya telah dialokasikan anggaran sekitar Rp20 miliar untuk kegiatan pengamanan pantai di kawasan Derawan.
Namun hingga akhir tahun anggaran, program tersebut tidak dapat dilaksanakan dan dana yang tersedia akhirnya menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).
Dirinya menjelaskan, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan dalam tahapan perencanaan program. Salah satu kendala yang disebut menjadi penyebab tidak berjalannya kegiatan adalah belum rampungnya kajian teknis yang dibutuhkan sebagai dasar pelaksanaan proyek.
“Kami tentu menyayangkan karena sejak awal sudah diingatkan bahwa program besar harus didukung kesiapan perencanaan yang matang,” katanya.
Dikatakannya, DPRD pada prinsipnya telah memberikan dukungan terhadap upaya penanganan abrasi melalui persetujuan anggaran yang diajukan. Namun dukungan tersebut seharusnya diiringi dengan kesiapan dokumen dan kajian yang lengkap sebelum memasuki tahap pelaksanaan.
Ia menilai keberadaan kajian teknis menjadi bagian penting karena akan menentukan arah pelaksanaan proyek, termasuk metode yang digunakan dalam pengamanan pantai.
“Kalau kajiannya sudah siap sejak awal, saat anggaran tersedia tentu proses pelaksanaan bisa lebih cepat dilakukan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti belum masuknya kembali program tersebut dalam penganggaran tahun berikutnya. Padahal, persoalan abrasi yang menjadi dasar pengajuan kegiatan tersebut masih belum terselesaikan.
Menurutnya, kondisi keuangan daerah yang saat ini menghadapi berbagai keterbatasan harus menjadi pelajaran agar setiap usulan kegiatan benar-benar disiapkan dengan matang sebelum dianggarkan.
Oleh karena itu, dirinya berharap pemerintah daerah dapat memperkuat proses perencanaan dan memastikan seluruh persyaratan teknis telah lengkap sebelum mengajukan program dengan nilai anggaran besar.
“Perencanaan harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai anggaran yang sudah tersedia akhirnya tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal,” tegasnya. (*MNH/ADV)
