BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Ketimpangan distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Berau kembali menjadi perhatian DPRD Berau. Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap kualitas layanan publik, terutama di wilayah kampung dan pesisir.
Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada jumlah ASN, melainkan pada pola penempatan yang belum merata.
Menurutnya, hingga saat ini masih terjadi penumpukan ASN di sejumlah instansi di pusat kota, sementara di wilayah lain justru mengalami kekurangan tenaga, termasuk pada sektor pelayanan dasar.
“Bukan kekurangan ASN, tapi distribusinya yang belum tepat. Ini yang harus segera dibenahi,” ujarnya.
Dirinya menjelaskan, secara umum kebutuhan ASN di Berau dinilai telah mencukupi. Hal ini juga sejalan dengan informasi dari pemerintah pusat yang menyebutkan tidak ada kekurangan signifikan dari sisi jumlah pegawai.
Namun demikian, tanpa distribusi yang berbasis kebutuhan riil di lapangan, keberadaan ASN dinilai belum mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.
Sumadi menilai, pemerataan tenaga kerja menjadi kunci utama agar seluruh wilayah di Berau dapat merasakan layanan publik secara adil.
Oleh karena itu, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Berau segera melakukan pemetaan ulang ASN, baik PNS maupun PPPK, agar penempatan lebih efektif dan sesuai kebutuhan. “Kalau distribusinya tepat, pelayanan juga akan lebih maksimal,” tegasnya.
