BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Peran Kesultanan sebagai penjaga nilai adat dan identitas budaya di Kabupaten Berau dinilai belum sepenuhnya mendapat perhatian dari sisi penganggaran. DPRD Berau pun mendorong pemerintah daerah agar lebih serius dalam memberikan dukungan terhadap lembaga adat tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Agus Uriansyah, menegaskan bahwa keberadaan Kesultanan tidak bisa dipandang hanya sebagai simbol sejarah semata. Ia menilai, Kesultanan memiliki fungsi strategis dalam menjaga kearifan lokal sekaligus mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah.
“Kesultanan ini bagian dari jati diri masyarakat Berau. Jadi sudah semestinya ada perhatian khusus, terutama dari sisi anggaran,” ujarnya.
Menurutnya, hingga saat ini alokasi anggaran untuk kegiatan dan operasional Kesultanan masih tergolong terbatas. Padahal, dalam berbagai agenda budaya maupun kegiatan daerah, peran Kesultanan kerap dilibatkan.
Sehingganya, kondisi tersebut, berpotensi menghambat optimalisasi fungsi adat, termasuk dalam upaya pelestarian budaya yang menjadi kekayaan daerah.
“Kalau dukungan anggarannya minim, tentu ruang gerak Kesultanan juga terbatas. Padahal perannya penting dalam menjaga nilai-nilai lokal,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan, keberadaan Kesultanan juga memiliki nilai strategis dalam menarik minat wisatawan. Tradisi dan budaya yang dijaga oleh lembaga adat dinilai mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi sektor pariwisata Berau.
Oleh karena arena itu, DPRD Berau terus mendorong agar anggaran operasional Kesultanan dapat diprioritaskan dalam pembahasan APBD. Namun, Agus menekankan bahwa pengalokasian tersebut harus tetap dilakukan secara terukur dan akuntabel.
“Bukan hanya soal penambahan anggaran, tapi bagaimana penggunaannya tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata, baik untuk pelestarian budaya maupun pariwisata,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mendorong adanya regulasi yang lebih jelas terkait dukungan pemerintah terhadap lembaga adat. Hal ini dinilai penting agar keberlangsungan Kesultanan tidak bergantung pada kebijakan jangka pendek.
Dikatakannya, DPRD Berau akan terus mengawal persoalan ini dalam setiap pembahasan anggaran daerah, sebagai bagian dari komitmen menjaga warisan budaya.
“Ini tanggung jawab bersama. Jangan sampai nilai-nilai adat yang kita miliki justru tergerus karena kurangnya perhatian,” pungkasnya. (*MNH/ADV)
