BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Polemik perizinan aktivitas galian C di Kabupaten Berau kembali mendapat perhatian DPRD Berau. Mandeknya proses perizinan dinilai tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi, tetapi juga berdampak langsung terhadap penghasilan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menegaskan pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah konkret agar persoalan tersebut tidak terus berlarut tanpa kepastian.
Menurutnya, aktivitas galian C selama ini menjadi salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat, khususnya para sopir dump truk serta pekerja yang terlibat dalam aktivitas pengangkutan material.
“Kalau kita berbicara soal ekonomi rakyat dan kesempatan kerja, maka persoalan izin galian C ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama tanpa kepastian. Harus ada langkah konkret dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya, saat ini ratusan sopir dump truk tidak dapat beroperasi karena belum adanya kejelasan terkait perizinan.
Kondisi tersebut dinilai cukup memukul masyarakat yang selama ini menggantungkan pendapatan harian dari aktivitas pengangkutan material.
“Kurang lebih ada sekitar 200 komunitas sopir dump truk yang terdampak. Ini tentu bukan angka kecil, karena di balik itu ada keluarga yang juga bergantung pada pekerjaan mereka,” jelasnya.
Subroto mengungkapkan, sejumlah perwakilan masyarakat juga telah menyampaikan aspirasi kepada DPRD Berau terkait persoalan tersebut. Mereka berharap ada solusi nyata agar aktivitas ekonomi dapat kembali berjalan.
Bahkan, ia tidak menutup kemungkinan DPRD akan menggelar rapat dengar pendapat atau hearing bersama pihak-pihak terkait guna membahas polemik tersebut secara terbuka.
Selain itu, Subroto meminta organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani sektor perizinan maupun bidang terkait untuk segera berkoordinasi dalam mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.
Ia menegaskan pemerintah harus hadir memberikan kepastian agar masyarakat yang terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas pekerjaan mereka.
“Jangan sampai masyarakat kecil yang justru paling terdampak. Pemerintah harus memastikan ada solusi yang jelas agar mereka bisa kembali bekerja,” tegasnya.
Menurutnya, percepatan penyelesaian persoalan izin galian C bukan hanya menyangkut regulasi semata, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di daerah.
Jika tidak segera ditangani, ia khawatir dampaknya akan semakin luas, terutama bagi warga yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor tersebut. (*MNH/ADV)
