BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Kebutuhan fasilitas panti sosial bagi lanjut usia (lansia) kembali menjadi sorotan di Kabupaten Berau. Minimnya tempat yang dapat menampung dan merawat warga lanjut usia yang hidup tanpa pendamping dinilai menjadi persoalan yang harus segera ditangani pemerintah daerah.
Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh lagi ditunda. Menurutnya, keberadaan panti sosial bukan hanya sebagai fasilitas umum, tetapi juga bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan lansia mendapatkan tempat tinggal yang layak dan pelayanan yang memadai.
Dikatakannya, Pemkab Berau perlu melakukan pendataan menyeluruh sebelum membahas pembangunan fasilitas tersebut. Data akurat sangat diperlukan untuk mengetahui jumlah lansia yang membutuhkan tempat tinggal tetap, kondisi kesehatannya, serta kebutuhan pelayanan yang harus disiapkan.
“Jangan sampai bangun gedung tapi tidak terpakai. Kita harus tahu berapa banyak lansia tanpa keluarga, siapa yang akan mengelola, dan bagaimana standar fasilitasnya. Semua harus jelas sejak awal,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, Thamrin menegaskan apabila hasil inventarisasi menunjukkan tingginya kebutuhan, maka pembangunan panti sosial wajib menjadi prioritas daerah.
Namun, dirinya menekankan bahwa pembangunan fisik tidak cukup tanpa pengelolaan yang profesional dan fasilitas yang benar-benar mampu memberikan kenyamanan bagi para penghuni.
“Keberadaan panti sosial yang dikelola dengan baik tidak hanya membantu lansia yang membutuhkan tempat tinggal, tetapi juga memastikan mereka mendapatkan perawatan yang layak, aman, dan manusiawi,” pungkasnya. (*MNH/ADV)
