BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas diwakili oleh Plt. Sekda, Sujadi Membuka Workshop Sosialisasi dan Internalisasi Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulan Bencana (RPB) Kabupaten Berau 2024-2028 bertempat di Ruang Pertemuan Hotel Melati, Pada Rabu (13/09/2023).
Dirinya menyambut baik terlaksananya kegiatan tersebut sebagai upaya membangun sinergitas penanggulangan bencana di Kabupaten Berau sekaligus sebagai rangkaian dari proses penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Berau Tahun 2024-2028.
Dijelaskannya bahwa hal tersebut sangatlah penting, mengingat Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) telah menetapkan Kabupaten Berau sebagai salah satu kabupaten yang memiliki indeks risiko tinggi terhadap ancaman bencana, menempati skor 202 dengan predikat tinggi.
Diharapkannya dokumen ini dapat menjadi acuan gerak bersama sekaligus meningkatkan sinergitas berbagai pihak dalam rangka mengatasi masalah dan saling berbagi peran, terutama dalam pencegahan dan penanaganan terjadinya bencana alam.
” Apa pun instansinya, semua punya peran masing-masing untuk satu tujuan, yaitu hadir sebagai solusi untuk melakukan kerja kemanusiaan,” Ujarnya.
Melalui kegiatan tersebut, Dirinya juga berharap akan tercipta kesadaran bersama, berkembangnya jejaring antar pelaku penanggulangan bencana, terwujudnya kesamaan persepsi, strategi, dan langkah untuk mencegah dan menanggulangi potensi bencana di Kabupaten Berau.
“Hingga pada akhinya kita benar-benar siap melaksanakan aksi-aksi tanggap bencana demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau,” Ungkapnya.
Disebutkannya Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), Kabupaten Berau adalah wilayah yang rentan banyak potensi bencana, Sehingga kondisi ini tidak dapat dibiarkan.
“Sebisa mungkin, potensi bencana harus kita cegah sedini mungkin. Kita harus mampu melihat tanda-tanda alam ditunjang dengan pemanfaatan teknologi, demi keselamatan masyarakat,” Lanjutnya.
Menurutnya, Pada hari-hari depan, tantangan terhadap penanggulangan bencana akan semakin berat, mengingat intensitas bencana yang terjadi dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan.
Dirinya mengatakan bahwasanya pada saat ini telah ada perubahan paradigma dalam penanganan bencana yang menyangkut tiga hal yakni, Penanganan bencana tidak lagi berfokus pada aspek tanggap darurat tetapi lebih pada keseluruhan manajemen resiko, Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemeritah merupakan wujud pemenuhan hak asasi rakyat dan bukan semata mata karena kewajiban pemerintah, dan Penanganan bencana bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi menjadi urusan bersama pemerintah dan dunia usaha.
Secara khusus dirinya juga berpesan kepada perangkat BPBD untuk dapat memperhatikan arahan tersebut serta tetap melakukan pembinaan dan pendampingan pada masyarakat.
“Kami pun sangat mengharapkan dukungan dari BNPB dan Kemendagri agar pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Berau dapat terlaksana sebagaimana mestinya,” Pungkasnya. (*MNH/ADV)