Sosialisasi tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dan Manajemen Risiko digelar Pemkab Berau di Ruang Rapat Sangalaki Kantor Pemkab, Selasa (9/8/2022).
Bupati Berau Sri Juniarsih mengatakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan momentum penguatan SPIP di lingkup Pemkab Berau. Terutama dalam meningkatkan level maturitas SPIP Pemkab Berau.
Ia menjelaskan, SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Tujuannya untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Sistem pengendalian intern yang baik adalah sistem pengendalian intern yang dapat mendukung pencapain tujuan organisasi, proksinya bisa diukur dari dua hal,” katanya.
“Pertama dari aspek desain pengendalian intern dan kedua dari aspek penerapannya,” sambungnya.
Lewat sosialisasi ini, bupati meminta semua pihak dapat berfikir secara sistem. Dalam hal ini tidak menganggap manajemen itu tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga orang lain.
“Keberhasilan SPIP terintegrasi juga membutuhkan APIP yang memfasilitasi penerapan manajemen risiko, termasuk atas risiko-risiko Fraud (korupsi) dan melakukan pengawasan pada area-area yang berisiko tinggi melalui pengawasan intern berbasis risiko (PIBR). Apip juga harus mendorong perbaikan sistem pengendalian intern secara berkelanjutan,” terangnya.
Karena itu diperlukan komitmen dan integritas dari semua pihak agar SPIP dan manajemen resiko dapat terlaksana dengan baik.
Bupati juga berharap sosialisasi ini, akan menghasilkan kesamaan persepsi dan pemahaman, sehingga pengendalian intern diperangkat daerah masing-masing lebih baik. Dan terus meningkatkan nilai maturitas serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Berau, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka memberikan layanan publik.