BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau menggelar Workshop Penanggulangan Bencana Kabupaten Berau Tahun 2024 yang terlaksana di Ruang Rapat RPJPD Bapelitbang, Kamis (15/08/2024).
Kegiatan tersebut secara langsung dihadiri dan dibuka oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas yang dalam sambutannya menyambut baik terlaksananya kegiatan Workshop tersebut sebagai upaya membangun kesadaran dan kewaspadaan bersama mengenai pencegahan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Berau.
Terlebih lagi, jika mengacu pada dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Berau 2019-2024, Kabupaten Berau memiliki nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) sebesar 173,74 (kategori kelas tinggi), di mana jenis bencana yang biasa terjadi di Kabupaten Berau yaitu banjir, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, serta tanah longsor.
Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana ditegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
“Untuk mengimplementasikan tanggung jawab tersebut, tentu saja diperlukan perhatian dan keterlibatan berbagai pihak dari berbagai sektor secara terkoordinir, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, dunia usaha dan akademisi serta media massa dengan cakupan multi-dimensi yang sangat luas,” Ungkapnya.
Dikatakannya Kerja sama multisektor ini sebelumnya dikenal dengan pentahelix, namun sekarang disebut multihelix, Kerjasama tersebut memerlukan komitmen bersama agar tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
“Apa pun instansinya, semua punya peran masing-masing untuk satu tujuan, yaitu hadir sebagai solusi untuk melakukan kerja kemanusiaan yang berkelanjutan sesuai dengan yang kebutuhan masyarakat,” Ujarnya.
Disamping itu, Kabupaten Berau saat ini masih dihadapkan dengan persoalan kurangnya sumber daya dan instrumen penanggulangan bencana, oleh karenanya perlu dibentuk TRC Multisektor Kabupaten Berau yang melibatkan multipihak dalam penanggulangan bencana sesuai dengan spesifikasi tugas dan fungsinya masing-masing.
Diharapkannya, dengan Adanya TRC Multisektor tersebut dapat menciptakan keselarasan koordinasi, kolaborasi, komunikasi, pembinaan teknis, bantuan teknis, hubungan kerja dsb dalam penanggulangan bencana antara BPBD serta seluruh sektor terkait penanggulangan bencana.
Selain itu, Sri juga berharap dengan Keberadaan TRC Multisektor dapat dilakukan tindakan cepat, tepat dan terukur yang diperlukan, sehingga SDM pada TRC Multisektor perlu ditingkatkan kapasitasnya agar dapat bekerja lebih optimal.
“Selain itu, kita juga harus memberikan perhatian pasca-bencana, khususnya terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat korban bencana agar mendapat kehidupan kembali yang lebih baik, aman dan berkelanjutan,” Lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mendorong agar penyusunan dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana ana (RPB) Kabupaten Berau dapat segera dirampungkan, sebagaimana amanat Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yang akan menjadi kerangka kerja pada tiap tahapan dalam siklus penanggulangan bencana bagi pemerintah daerah.
Dikatakannya, Workshop tersebut merupakan sarana guna memperkuat pemahaman berbagai pihak, terhadap upaya penanggulangan bencana sebagai investasi untuk ketangguhan daerah dam diharapkan mampu menjadi starting point untuk membangun kesadaran bersama, membangun dialog dan mengembangkan jejaring antar pelaku penanggulangan bencana, menyamakan persepsi, strategi, dan langkah untuk mencegah dan menanggulangi potensi bencana di Kabupaten Berau.
Sri juga berharap, dengan digelarnya Workshop tersebut dapat meningkatkan koordinasi dan kemitraan dari seluruh perangkat terkait, sebagai komitmen bersama,
“Yang pada akhirnya kita siap melaksanakan aksi-aksi tanggap bencana demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Bumi Batiwakkal,” Pungkasnya. (*MNH/ADV)