BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau, Masyhadi Muhdi akui sudah melakukan pengajuan untuk pengadaan hidran.
Namun, pengajuan hidran tersebut masih belum menjadi prioritas, sehingga diharapkannya dengan berkaca pada beberapa musibah kebakaran yang terjadi hal ini dapat menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.
“Terutama di daerah-daerah yang tergolong padat penduduk,” Ungkapnya pada awak media berausatu.id.
Disamping itu, saat ini beberapa hidran sudah nampak terpasang di beberapa titik khususnya di Kecamatan Teluk Bayur, Namun Masyhadi menyebut bahwasanya hidran tersebut merupakan milik Provinsi.
“Punya kita ada pengadaan tahun 2016, tapi sudah tidak berfungsi karena koneknya ke sungai, sehingga kalau tidak dibersihkan jadi karat dan tersumbat,” Ujarnya.
Disebutkannya pula, kebutuhan hidran dalam satu Wilayah dihitung berdasarkan kepadatan penduduk, misal seperti pada Kecamatan Teluk Bayur yang padat penduduk dibutuhkan setidaknya satu hidran per seratus meter.
Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Wakil Bupati Berau, Gamalis mendukung terkait dengan pengadaan hidran di Wilayah Kabupaten Berau, khususnya di daerah-daerah padat penduduk.
“Mudah-mudahan di beberapa penganggaran APBD dapat terselesaikan,” Tuturnya.
Gamalis juga menyampaikan bahwasanya pengadaan hidran membutuhkan kajian-kajian terlebih dahulu, seperti sumber air dan titik penempatan hidran tersebut.
Sejalan dengan hal tersebut, Gamalis juga menghimbau agar gedung-gedung yang baru saja dibangun baik milik pemerintah maupun swasta agar dibangunkan hidran.
“Saya sepakat dengan apa yang disampaikan BPBD, memang harus seperti itu untuk mengantisipasi, jadi kita jangan hanya fokus pada kawasan-kawasan padat penduduk, tapi tiba-tiba gedung-gedung kita terjadi musibah yang tidak diinginkan,” Pungkasnya. (*MNH)