Pemerintah Pusat telah menetapkan kenaikan harga BBM, Berdasarkan hal tersebut, Perin Kabupaten Berau, bersa Polres Berau dan Pertamina, menggelar Fokus Grup Diskusi (FGD), guna membahas penyesuaian harga BBM tersebut.
Bupati Berau menyebut, hal ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, sehingga diakuinya ini membuat Pemerintah Kabupaten dilematis untuk mendukung maupun tidak mendukung adanya kebijakan tersebut.
“Walaupun secara hati nurani kami tidak mendukung, namun mau bagaimana lagi, kalau tidak dinaikkan, maka ini akan menekan APBD, dan jika dinaikkan juga akan berdampak kepada masyarakat,” ungkapnya.
Maka dari itu, pihaknya sebagai pemerintah daerah akan berusaha membela kepentingan masyarakat, dengan solusi-solusi yang lain seperti bantuan terhadap masyarakat yang kurang mampu.
Diakuinya, pasca pandemi covid 19, keadaan ekonomi masyarakat jatuh dan tidak sedang sehat-sehat saja, sehingga di peradaban dengan kebijakan kenaikan BBM, tentu akan sangat sulit.
“Tetapi ini adalah sebuah pemilihan dari Pemerintah terhadap masyarakat, tentunya pemerintah nantinya akan harus lebih jeli melihat kepada siapa bantuan-bantuan tersebut disalurkan,” jelasnya.
Sementara itu, untuk kebijakan dari pemerintah Kabupaten Berau, secara internal akan berkoordinasi untuk menentukan sebuah kebijakan.
“Ketika memang ada anggaran, itu pasti akan kami beri bantuan kepada masyarakat,” pungkasnya.
BBM NAIK, PEMERINTAH KABUPATEN BERAU DILEMATIS
