BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB – Program BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Berau mendapat sorotan dari Wakil Ketua II DPRD Berau, Ahmad Rifai.
Menurutnya, meskipun program ini merupakan salah satu prioritas kepala daerah, implementasinya masih jauh dari maksimal dan masih menyisakan masalah di lapangan.
Rifai mengungkapkan, hingga kini masih ada kepala kampung yang melaporkan bahwa BPJS gratis dari pemerintah belum bisa langsung digunakan oleh masyarakat. Sebelumnya, saat menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan bisa langsung mendapatkan bantuan tanpa hambatan.
“Dulu dengan SKTM, begitu dikeluarkan oleh RT atau lurah, masyarakat bisa langsung mendapat bantuan, dan ada dananya. Tapi sekarang dengan BPJS, masalahnya berbeda. Masyarakat harus menunggu waktu aktif, yang menyebabkan mereka kesulitan saat sakit,” jelas Rifai.
Setelah menelusuri masalah ini, Rifai menemukan bahwa BPJS untuk masyarakat kurang mampu di Berau tidak dapat digunakan segera karena iuran yang ter-cover baru sekitar 70 persen.
Sebagai perbandingan, ia menyebutkan Kabupaten Bulungan di Kalimantan Utara (Kaltara), yang telah meng-cover biaya iuran BPJS untuk masyarakat kurang mampu hingga 90 persen, sehingga bisa langsung digunakan.
“Di Berau, kita baru meng-cover 70 persen, padahal APBD kita mampu untuk menutupi lebih besar lagi. Kaltara dengan APBD yang lebih kecil bisa mengatasi ini, kenapa Berau tidak bisa?” ujar Rifai.
Rifai juga menegaskan ketidaksepakatan terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk membiayai iuran BPJS gratis.
Menurutnya, ini bukan beban yang seharusnya ditanggung oleh ADK. Program BPJS gratis adalah salah satu dari 18 program prioritas bupati yang seharusnya menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah.
“Kalau Pemkab melimpahkan beban ini ke ADK, itu kurang tepat. BPJS gratis ini adalah program unggulan, kita harus siap untuk menangani ini dengan baik,” tegas Rifai.
Ia berharap, ke depan tidak ada lagi masyarakat kurang mampu yang harus berpikir soal biaya berobat saat sakit, mengingat program BPJS gratis sudah ada untuk meringankan beban mereka.
Rifai menekankan bahwa program ini harus diprioritaskan demi memastikan layanan kesehatan yang lebih baik dan lebih mudah diakses oleh masyarakat.(adv/mhn)