TANJUNG REDEB – Ketua Asosiasi Petani Sawit Mandiri Berau, Mupit Datusahlan mengemukakan pentingnya memperhatikan isu-isu strategis terkait perkembangan perkebunan sawit rakyat di masa depan.
Dengan pandangan yang komprehensif, Mupit menekankan tiga hal utama yang harus menjadi perhatian untuk mencapai keberlanjutan industri sawit rakyat. Seperti kesejahteraan petani, ketersediaan pupuk, dan dukungan kolaboratif dari berbagai pihak.
Mengenai kesejahteraan petani sawit mandiri di Berau, ia menyebut sering terpengaruh oleh fluktuasi harga Tandan Buah Segar (TBS) dan biaya produksi yang tinggi. Sehingga menjadi isu krusial yang perlu diatasi.
“Dari data Bank Indonesia, meskipun kontribusi sawit terhadap ekonomi lokal cukup signifikan, distribusi manfaatnya masih tidak merata. Karena banyak petani yang menghadapi kendala dalam mengakses pasar yang lebih luas,” katanya.
Mupit mengungkapkan, rendahnya produktivitas sawit rakyat, yang hanya mencapai 2-3 ton CPO per hektar per tahun, jauh di bawah potensi maksimalnya. Petani sawit mandiri di Berau juga sering kali kekurangan akses terhadap teknologi dan pelatihan yang dapat meningkatkan hasil produksi.
“Untuk itu, pelatihan teknologi pertanian, diversifikasi pendapatan, serta upaya untuk memperoleh sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) sangat diperlukan agar petani dapat mengakses pasar ekspor yang lebih luas,” tegasnya.
Dirinya juga mengatakan, masalah ketersediaan pupuk menjadi tantangan berat bagi petani di Berau. Mengingat harga pupuk yang terus meningkat, terutama urea yang tercatat naik 30 persen sejak 2022.
Ia menyoroti bahwa distribusi pupuk yang tidak tepat sasaran, serta infrastruktur logistik yang belum optimal, membuat harga pupuk di tingkat petani menjadi lebih mahal serta menghambat daya saing mereka.
Solusinya, menurut Mupit, meningkatkan peran koperasi tani dan asosiasi petani dalam distribusi pupuk bersubsidi, dengan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah.
“Pendampingan oleh pemerintah dan instansi teknis untuk memperbaiki manajemen koperasi petani juga dianggap sangat penting dalam menjamin keadilan distribusi pupuk,” tuturnya.
Mupit juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan sektor swasta dalam pengembangan sawit rakyat.
Terlebih Pemerintah Pusat menargetkan peremajaan 180.000 hektar sawit rakyat pada 2025. Namun di Berau, kendala administrasi dan rendahnya literasi keuangan petani masih menghambat realisasi program tersebut.
Kemudian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga telah menyediakan program pendampingan untuk membantu petani memperoleh sertifikasi ISPO dan memperkuat koperasi petani.
“Begitu pula dengan Pemerintah Kabupaten Berau yang mencantumkan perkebunan sawit rakyat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, yang diharapkan dapat dipercepat implementasinya,” jelasnya.
Sertifikasi ISPO menjadi syarat utama untuk mengakses pasar ekspor, namun hanya sebagian kecil petani di Berau yang telah memilikinya. Karenanya, Mupit menekankan program pendampingan untuk memperoleh sertifikasi keberlanjutan ISPO perlu dipercepat, dengan memberikan insentif bagi petani yang aktif berpartisipasi.
Ia mengajukan beberapa rekomendasi strategis, antara lain Peningkatan Produktivitas melalui pelatihan teknologi pertanian dan subsidi bibit unggul, distribusi pupuk yang tepat sasaran dengan melibatkan asosiasi petani sebagai mitra pemerintah, kemitraan multi-pihak antara pemerintah, perusahaan, dan LSM untuk memperkuat koperasi petani.
Dengan pendekatan lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak, Datusahlan percaya bahwa sawit rakyat di Berau dapat menjadi pendorong utama bagi peningkatan ekonomi lokal, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
“Percepatan sertifikasi dan keberlanjutan melalui program pendampingan ISPO dan insentif bagi petani yang berpartisipasi,” ucapnya.(mhn)