BIATAN, BERAUSATU.ID- Anggota Komisi II DPRD Berau, Hj. Darlena angkat bicara terkait persoalan masyarakat di Kampung Semindal Biatan Ilir dan Kampung Biatan Ulu, kecamatan Biatan.
Belum lama ini, pada pelaksanaan penjaringan aspirasi dari konstituennya tersebut, didapati permasalahan yang sangat serius. Bahkan, ungkap Darlena, hingga saat ini belum ada tindakan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.
Darlena menyebut, usulan yang berhasil tertampung di kedua kampung itu, diantaranya permasalahan tapal batas Kabupaten Berau dan Kutai Timur, bangunan Sekolah Dasar (SD) yang tidak layak serta masalah tenaga kesehatan.
“Permasalahan pertama ialah terkait masalah tapal batas, masalah ini sudah berjalan sejak lama dan berdasarkan informasi dari warga sekitar, sejak beberapa tahun belakang bukan karena batas saja, melainkan tindak diskriminasi oleh Ormas yang datang,” terangnya, minggu (29/10/2023).
“Parahnya lagi, dua kampung itu, diakui sebagai tanah Ulayat mereka. Bahkan yang tidak manusiawi lagi, mereka dengan mudah mengambil dengan sistem rampas hasil kebun salah satu masyarakat yang berada di dua kampung Kecamatan Biatan,” sambung Darlena.
Dirinya mengungkapkan, berdasarkan keterangan warga kejadian tersebut berlangsung sejak delapan tahun lamanya. Namun hingga saat ini belum terselesaikan.
“India Allah nanti saya akan mempertanyakan secara langsung kepada pihak eksekutif bagaimana penyelesaiannya. Ini masalah serius harus secepat mungkin di selesaikan oleh pemerintah daerah. Apalagi ini menyangkut kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Lanjutnya, Permasalahan lain ialah terkait persoalan pendidikan, masih terdapat bangunan sekolah yang tidak layak dan perlu perhatian lebih. Darlena pun menyayangkan dari besaran anggaran yang diperuntukan, khusus penunjangan pendidikan, tapi belum direalisasikan secara penuh.
“Kan APBD Berau besar terlebih lagi 20% dianggarkan untuk sektor pendidikan, mengapa masih ada sekolah yang tidak memiliki fasilitas yang baik. Ini seharusnya jadi atensi OPD terkait agar dapat menyamaratakan dan tidak membedakan kucuran anggaran sekolah yang ada diperkotaan,” tutup Politisi Partai Nasdem tersebut. (*)