BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB – DPRD Berau mendesak pemerintah untuk lebih kreatif dan proaktif dalam menangani praktik ilegal fishing yang semakin merugikan perekonomian lokal dan merusak kelestarian sumber daya laut.
Anggota DPRD Berau, Ahmad Rifai menekankan pentingnya penguatan upaya penindakan terhadap penangkapan ikan ilegal, khususnya di wilayah-wilayah yang rawan terhadap kegiatan tersebut.
“Penanganan ilegal fishing harus lebih maksimal, mengingat pengawasan laut yang terbatas, yang sebagian besar menjadi kewenangan provinsi. Oleh karena itu, kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perlu diperkuat karena mereka memiliki akses langsung untuk memantau aktivitas di laut,” ujarnya, Kamis (21/11/2024).
Rifai menyarankan agar pemerintah daerah bekerja sama dengan organisasi Maratua Peduli Penyu (MALIPE), sebuah LSM yang telah aktif dalam melindungi habitat penyu di pulau-pulau kecil, termasuk Pulau Belambangan di Kecamatan Maratua.
“MALIPE sudah terbukti berperan penting, bahkan mereka adalah organisasi pertama yang melaporkan kasus ilegal fishing ke Dinas Perikanan. Karena itu, mereka layak didukung dan diberdayakan lebih lanjut,” ungkap Rifai.
Selain mengandalkan bantuan dari pemerintah provinsi, Rifai juga menekankan perlunya melibatkan sumber daya manusia (SDM) yang ada di tingkat daerah.
Dengan melibatkan LSM yang memiliki kepedulian langsung terhadap kelestarian laut, penanganan ilegal fishing diharapkan dapat menjadi lebih efektif dan menyeluruh.
“Keberadaan LSM seperti MALIPE, selain Polairud Polres Berau, sangat penting dalam menangani ilegal fishing di wilayah ini. Dengan kolaborasi yang solid, kita berharap dapat mengurangi dampak buruk dari aktivitas ilegal tersebut,” pungkasnya.(adv/mhn)
