BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Dugaan praktik penggunaan barcode ganda dalam transaksi BBM subsidi di sejumlah SPBU di Kabupaten Berau menjadi perhatian serius DPRD Berau. Sistem yang seharusnya menjamin penyaluran tepat sasaran itu dinilai masih menyisakan celah penyalahgunaan di lapangan.
Anggota Komisi III DPRD Berau, Rahman, menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk kecurangan yang berdampak langsung terhadap masyarakat yang berhak menerima BBM subsidi.
“Barcode ganda ini tidak bisa dianggap hal kecil. Ini jelas merugikan masyarakat, terutama yang memang berhak. Harus ada penindakan tegas,” ujarnya.
Dijelaskannya, penggunaan barcode lebih dari satu memungkinkan oknum melakukan pengisian BBM berulang di luar ketentuan yang berlaku. Kondisi ini berpotensi membuat distribusi BBM subsidi menjadi tidak merata dan melenceng dari tujuan awal pemerintah.
Menurutnya, lemahnya pengawasan di tingkat lapangan menjadi salah satu faktor utama yang membuat praktik tersebut masih terjadi. Padahal, penerapan sistem barcode atau QR code sebelumnya diharapkan mampu menciptakan distribusi yang lebih tertib, transparan, dan terkontrol.
“Secara sistem sudah bagus, tapi implementasinya yang perlu diperketat. Masih ada celah yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab,” tambahnya.
Rahman juga mengungkapkan, modus penyalahgunaan yang ditemukan tidak hanya sebatas penggunaan barcode ganda, tetapi juga melibatkan pemanfaatan barcode milik pihak lain untuk mendapatkan BBM subsidi.
Melihat kondisi ini, ia meminta pihak pengelola SPBU bersama instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi yang berjalan saat ini. Pengawasan di lapangan, kata dia, harus ditingkatkan secara konsisten.
Selain itu, Rahman mendorong adanya sanksi tegas bagi para pelaku, baik dari kalangan pengguna maupun oknum yang terlibat dalam praktik tersebut. Hal ini dinilai penting untuk memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa terus berulang.
“Kalau hanya imbauan tanpa tindakan tegas, praktik seperti ini akan terus terjadi. Harus ada langkah konkret,” tegasnya.
Ia juga menekankan perlunya pengawasan terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pihak Pertamina, agar distribusi BBM subsidi benar-benar berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Dengan langkah tersebut, Rahman berharap penyaluran BBM subsidi di Kabupaten Berau dapat lebih tepat sasaran dan tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. (*MNH/ADV)
