Example floating
Example floating

Wakil Ketua II DPRD Berau: Ekonomi Biru Harus Hadirkan Manfaat untuk Masyarakat Pesisir

BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menyebut kerja sama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dengan Republik Seychelles sebagai langkah strategis guna mempercepat penerapan konsep ekonomi biru (blue economy) di wilayah pesisir Kabupaten Berau.

Dikatakannya, ekonomi biru merupakan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang sangat relevan bagi Bumi Batiwakkal, mengingat potensi besar pada sektor kelautan dan pariwisata bahari.

“Konsep ekonomi biru bukan hanya tentang eksploitasi sumber daya laut, tetapi bagaimana kita mengelolanya dengan bijak untuk kesejahteraan masyarakat tanpa merusak ekosistem. Ini sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan yang saat ini juga didorong oleh DPRD,” ujarnya

Lebih lanjut, dirinya menyambut baik kehadiran Utusan Khusus Presiden Seychelles untuk ASEAN, Nico Barito, yang datang ke Berau untuk memaparkan strategi pengembangan ekonomi biru, khususnya dalam konteks pariwisata dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Sumadi mengatakan, kolaborasi tersebut dapat membuka ruang baru bagi transfer pengetahuan dan teknologi, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pariwisata dan perikanan modern.

“Kita bisa belajar bagaimana Seychelles mengelola potensi maritim dan wisata baharinya. Kalau konsep itu bisa diadaptasi di Berau, tentu dengan kearifan lokal akan memberi dampak positif bagi ekonomi masyarakat pesisir,” jelasnya.

Sumadi juga mendorong agar program tersebut tidak hanya fokus pada pengembangan destinasi wisata, tetapi juga memperhatikan pelaku ekonomi lokal seperti nelayan dan UMKM agar mereka turut merasakan manfaat langsung dari penerapan ekonomi biru.

“Ekonomi biru seharusnya menjadi gerakan bersama. Pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, dan lembaga pendidikan perlu terlibat aktif agar dampaknya bisa dirasakan merata,” sambungnya.

Ia juga menekankan pentingnya kebijakan pendukung dari pemerintah daerah, seperti penyediaan fasilitas pelatihan, akses pembiayaan, hingga infrastruktur pendukung di kawasan pesisir.

“Kita harus memastikan bahwa program ini tidak berhenti di tataran wacana atau seremonial saja, tetapi benar-benar dijalankan secara berkelanjutan dan terukur,” tutupnya. (*MNH/ADV)