BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB – Setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (7/11/2024), Ketua DPRD Kabupaten Berau, Dedy Okto Nooryanto, menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Berau dalam mengatasi berbagai masalah sosial yang ada di daerah.
Politisi Partai NasDem ini mengungkapkan bahwa dalam Rakornas tersebut, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menekankan pentingnya pengentasan beberapa isu besar, seperti korupsi, perjudian online, dan narkoba yang kini menjadi perhatian serius di tingkat nasional.
“Bapak Presiden dan Wakil Presiden menegaskan perlunya pemberantasan korupsi, judi online, serta narkoba. Ini adalah masalah yang harus kita hadapi bersama,” ujar Dedy saat dihubungi pada Kamis (14/11/2024).
Selain itu, Dedy juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat berharap penggunaan anggaran daerah dapat lebih maksimal, dengan pengawasan yang ketat agar bantuan dari APBD maupun APBN benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Presiden dan Wakil Presiden mengingatkan kami untuk memastikan anggaran yang ada, baik dari APBD maupun bantuan dari APBN, benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” terangnya.
Dedy pun mengimbau agar komunikasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan DPRD dapat berjalan lebih terbuka dan efektif. Hal ini, menurutnya, penting untuk memastikan keputusan pembangunan yang diambil bisa menguntungkan masyarakat secara maksimal.
“Saya ingin agar ke depannya, komunikasi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal bisa lebih terbuka dan dua arah. Ini penting agar penggunaan anggaran dan pembangunan infrastuktur yang dilakukan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” terangnya.
Dedy menegaskan bahwa ia tidak ingin ada lagi terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada tahun-tahun mendatang.
Menurutnya, anggaran yang telah dialokasikan untuk masyarakat harus digunakan dengan tepat dan tidak boleh mengendap.
“Saya sangat berharap anggaran yang telah dialokasikan untuk masyarakat tidak berakhir menjadi SiLPA. Setiap OPD terkait harus tegas mempertanggungjawabkan penggunaannya, agar bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat,” pungkasnya.(adv/mhn)