BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Harapan ribuan masyarakat Kabupaten Berau untuk mendapatkan sambungan air minum gratis melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2024 pupus di tengah jalan. Program Sambungan Rumah (SR) gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah tersebut gagal terealisasi di Kabupaten Berau.
Diketahui, sejak akhir 2023 lalu, Perumda Air Minum Batiwakkal telah menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan membuka pendaftaran dan melakukan pendataan secara masif di tingkat RT. Antusiasme masyarakat pun tinggi. Hingga pendaftaran ditutup pada Januari 2024, tercatat sekitar 6.500 warga di seluruh Kabupaten Berau telah mendaftarkan diri.
Kemudian, Proses berlanjut ke tahap verifikasi oleh pemerintah pusat. Pada Februari 2024, tim dari Kementerian PUPR turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi data calon penerima manfaat. Dari hasil pendataan, Berau mengusulkan lebih dari 6.000 sambungan rumah, menjadikannya salah satu daerah dengan jumlah usulan terbanyak di Kalimantan Timur.
Namun, setelah penantian panjang tanpa kejelasan, pemasangan SR yang sempat diharapkan mulai pada pertengahan 2024 tak kunjung terealisasi.
Hingga akhirnya, pada September 2024, Perumda Air Minum Batiwakkal menyampaikan bahwa anggaran dari pemerintah pusat tidak turun, sehingga seluruh usulan SR gratis dinyatakan gugur.
Kepala Bidang Hubungan Pelanggan Perumda Air Minum Batiwakkal, Rudy Hartono, menyebut kegagalan program tersebut berdampak besar, tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi perusahaan daerah.
“SR gratis tahun 2024 itu kami termasuk banyak dirugikan. Dari sekitar 6.500 warga yang sudah mendaftar di seluruh Kabupaten Berau, kami malah dibilang PHP dan hoaks,” ujarnya, Senin (12/01/2025).
Dirinya menegaskan, program SR gratis sepenuhnya merupakan kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam Inpres Presiden, bukan merupakan inisiatif daerah.
“Itu programnya dari pusat, dari Presiden, Inpres. Gratis. Kami mati-matian waktu cari datanya. RT-RT kami rangkul, karena namanya gratis, siapa yang tidak mau?” jelasnya.
Dikatakannya, Meski seluruh tahapan pendaftaran dan verifikasi telah dijalankan, sambungan air gratis itu tak satu pun terealisasi. Sehingganya, Kondisi ini membuat Perumda Air Minum Batiwakkal menanggung rasa kecewa masyarakat, terutama warga MBR yang telah berharap besar.
“Kalau yang tidak mengerti, kami dianggap penyebar PHP ke masyarakat berpenghasilan rendah. Padahal programnya memang ada,” katanya.
Lebih lanjut, Rudy juga mengungkapkan kerugian finansial yang harus ditanggung Perumda akibat persiapan administrasi dan operasional.
“Kami sudah mengalokasikan dana untuk materai saja Rp10 ribu dikali 6.500. Itu sudah puluhan juta. Itu baru materai, belum lagi biaya ke lapangan. Hampir setiap hari turun mendata, waktu tanda tangan terakhir itu sampai antre,” ungkapnya.
Terkait alasan pembatalan dari pemerintah pusat, Rudy mengaku pihak daerah tidak mendapatkan penjelasan detail. Hal serupa juga tidak terjadi hanya di Kabupaten Berau, tetapi merata hampir di seluruh daerah.
Disampaikannya, Sebagai upaya meringankan beban masyarakat, Perumda Air Minum Batiwakkal kini hanya bisa menawarkan skema alternatif berupa keringanan pembayaran pemasangan sambungan reguler.
“Untuk sekarang, mudah-mudahan kami bisa kasih promosi lagi, seperti cicilan 12 kali. Kalau kemarin sepanjang tahun. Untuk tahun ini kami masih menunggu arahan pimpinan,” pungkasnya. (*MNH)
