BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar audiensi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membahas terkait anggaran aset Pemerintah Daerah, di Gedung DPRD, Kamis 30 Maret 2023.
Ketua DPRD, Madri Pani pada awak media menyebut, kedatangan anggota KPK yaitu meminta DPRD Berau untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan realisasi anggaran aset Pemerintah Daerah.
“Terutama mereka meminta agar di percepat aset daerah seperti tanah pemerintah daerah agar bisa diselesaikan,” ujarnya.
Dari 1.700 lebih banyak yang belum terealisas, pihaknya akan anggarkan untuk diadakan penyelesaian masalah tersebut agar bisa diselesaikannya dengan baik.
Diinya mengungkap salah satu program yang harus dikawal yaitu pembangunan sarana prasarana yang ada di PUPR dengan besaran anggaran berkisar Rp 1,6 hingga 6 teriliun.
“itu harus ada pengawalan yang ketat oleh eksekutif,” tegasnya.
“Dan jangan sampai ada alasan mangkraknya proyek-proyek besar yang ada di Kabupaten Berau,” sambungnya.
Dirinya turut mengungkap, berdasarkan dari penelitian KPK, Kabupaten Berau sangat mengkhawatirkan, pasalnya diantara 11 Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur, Kabupaten Beraura menduduki peringkat ke 2 terbawah.
“ini tentu sangat mengkhawatirkan, artinya kontrol terhadap pemerintah harus dilakukan dan diperketat,” paparnya.
Dirinya berharap, jangan sampai anggaran APBD Rp 3,6 Teriliun, menjadi mudarat bagi Pemerintah Daerah dan pihak Eksekutif. (*IAH)
