BERAUSATU, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau menunjukkan keseriusannya dalam mendukung implementasi Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional dengan menggelar Kickoff Meeting Migas.
Pertemuan itu menjadi bukti komitmen daerah dalam mempercepat investasi dan pengelolaan energi, sekaligus menegaskan posisi Berau sebagai salah satu wilayah strategis dalam peta ketahanan energi nasional.
Berbagai elemen penting turut hadir, termasuk Kabag Pembangunan Pemkab Berau, Perumda Bhakti Praja, Universitas Borneo, PT Bacty Perkasa Selatan Raya, PT Pertamina Gas Negara, dan PT Migas Mandiri Pratama Kaltim. Diskusi difokuskan pada penyusunan strategi percepatan hilirisasi industri migas, yang sejalan dengan agenda besar pemerintah pusat untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Di tengah upaya serius ini, absennya SDA South Bengara II Pte. Ltd., selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang memiliki mandat mengelola migas di Kabupaten Berau, menjadi catatan kritis. Ketidakhadiran KKKS ini tidak hanya mengganggu koordinasi antarpemangku kepentingan, tetapi juga berpotensi menghambat realisasi proyek-proyek strategis yang telah direncanakan.
Hal itu menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen KKKS dalam mendukung agenda nasional, terutama di tengah upaya pemerintah untuk mempercepat hilirisasi energi.
Pemerintah Kabupaten Berau tidak tinggal diam. Ketidakhadiran SDA South Bengara II Pte. Ltd. akan segera dilaporkan kepada Satuan Tugas Migas serta SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Langkah ini diambil sebagai bentuk penegasan bahwa setiap pemegang kontrak kerja sama harus bertanggung jawab dan mematuhi mandat pemerintah pusat.
Pemerintah Kabupaten Berau menegaskan bahwa kolaborasi yang solid antara semua pihak adalah kunci keberhasilan dalam mencapai target hilirisasi energi.
Selain itu, diharapkan seluruh KKKS yang beroperasi di Berau dapat menunjukkan keseriusan dan komitmennya dalam mendukung visi nasional, serta tidak menjadikan ketidakhadiran dalam forum strategis sebagai kebiasaan yang dapat merugikan kepentingan bersama.(mhn)
