BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB – Rapat paripurna terkait rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Berau kemarin. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau menghimbau selanjutnya bisa dituangkan lebih detail.
Wakil I Ketua DPRD Berau Syarifatul Syadiah, dikatakannya, Hal tersebut berdasarkan, melalui serangkaian diskusi dan pembahasan, baik formal maupun non-formal.
“Dalam laporan yang kami terima tidak ada angka detil yang disebutkan, melainkan hanya persentase capaian kinerja. Padahal, dengan detil yang ada maka pembahasan yang dilakukan DPRD juga bisa lebih terperinci,” terangnya, Senin 17 April 2023.
Dirinya menegaskan, untuk memudahkan evaluasi capaian program kegiatan, diperlukan kata baku dalam penulisan penyusunan LKPj tersebut.
Selain itu juga, pihaknya secara terperinci menyampaikan tujuh rekomendasi, mulai dari penyajian data, laporan keuangan, SILPA dan peningkatan PAD. Untuk rekomendasi pertama yakni penyajian data dalam LKPJ diharapkan tidak hanya sebatas angka dan persentase.
“Kami berharap Pemerintah Daerah bisa memberikan dokumen LKPJ yang mengambarkan pertumbuhan dari tahun ke tahun untuk perbandingan capaian sebelumnya, sehingga capaian RPJMD dari tahun ke tahun dapat terlihat dengan jelas,” tuturnya.
Dilanjutkannya, untuk dana perimbangan yang jumlahnya terlalu besar, sehingga hampir 97 persen masih ketergantungan pada pusat tidak ada kemandirian dari kabupaten.
“Perekonomian Kabupaten Berau masih mengandalkan sumber daya alam. Dari sini kita bisa lihat gambaran, bahwa ketergantungan keuangan daerah masih tinggi pada pusat,” tegasnya
Selain itu, dalam hal peningkatan PAD Kabupaten Berau sendiri, sangat diperlukan agar tidak selalu bergantung pada pusat. Dirinya menekankan, perlu adanya komitmen bersama dari OPD terkait, sebab, hal tersebut merupakan salah satu faktor penting.
“Harapan kami, Pemkab bisa mengupaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berau dan meminta Bupati Berau agar meningkatkan potensi-potensi PAD dari sektor pajak, restoran, BPHTB, retribusi, sarang burung walet dan lain-lain. Juga mengevaluasi kinerja BUMD agar bisa lebih banyak memberikan kontribusi untuk PAD. (*IAH)