BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Keterbatasan anggaran operasional masih menjadi persoalan utama yang dihadapi Kesultanan Sambaliung dan Gunung Tabur. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memengaruhi keberlangsungan peran lembaga adat di tengah derasnya arus modernisasi.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, mengungkapkan bahwa kebutuhan dukungan anggaran bagi kesultanan sebenarnya telah berulang kali diusulkan, termasuk dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan. Namun hingga kini, usulan tersebut belum sepenuhnya terealisasi.
“Jangan sampai setiap tahun diusulkan, tapi tidak pernah terakomodir. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Dukungan anggaran, kata dia, merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan aktivitas lembaga adat agar tetap hidup dan berfungsi.
Ia menilai, pelestarian budaya tidak cukup hanya melalui kegiatan seremonial atau peringatan tahunan. Lebih dari itu, dibutuhkan dukungan berkelanjutan agar lembaga adat dapat menjalankan perannya secara maksimal.
“Kalau ingin budaya tetap hidup, maka lembaga adatnya juga harus kita dukung. Jangan hanya tampil saat acara, tapi di balik itu minim perhatian,” jelasnya.
Lebih lanjut, Subroto menambahkan, dukungan anggaran bagi kesultanan bukan sekadar kebutuhan operasional, melainkan investasi jangka panjang dalam menjaga identitas daerah. Tanpa dukungan yang memadai, peran kesultanan dikhawatirkan akan semakin terbatas bahkan tergerus perkembangan zaman.
Oleh karena itu, DPRD Berau berkomitmen untuk terus mengawal agar kebutuhan anggaran bagi Kesultanan Sambaliung dan Gunung Tabur dapat masuk dalam skala prioritas pada penyusunan anggaran daerah ke depan.
“Kami akan dorong agar ini menjadi prioritas. Harus ada keberpihakan nyata agar aktivitas adat bisa berjalan tanpa hambatan,” pungkasnya. (*MNH/ADV)
