BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Penanganan abrasi yang terjadi di Pulau Derawan kembali menjadi sorotan DPRD Kabupaten Berau. Hingga saat ini, upaya penanganan yang sebelumnya disebut telah memiliki alokasi anggaran dinilai belum terlihat berjalan di lapangan.
Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, mempertanyakan lambatnya realisasi program tersebut meskipun pemerintah daerah sebelumnya menyampaikan bahwa dana untuk penanganan abrasi telah disiapkan.
Hal tersebut disampaikan Saga dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) beberapa waktu lalu.
Menurutnya, saat kunjungan sebelumnya pemerintah daerah sempat menyampaikan bahwa anggaran untuk penanganan abrasi di Pulau Derawan sudah tersedia. Namun hingga satu tahun berlalu, kegiatan tersebut belum juga terlaksana.
“Kita masih ingat saat kunjungan sebelumnya disampaikan bahwa anggaran penanganan abrasi sudah ada. Tapi sampai satu tahun ini belum juga bisa dilaksanakan. Kenapa?” ujarnya.
Saga menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius karena Pulau Derawan merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Berau yang memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi terhadap abrasi.
Ia mengingatkan bahwa dampak abrasi tidak hanya sebatas kerusakan garis pantai, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar bagi keberlangsungan pulau.
“Yang kita khawatirkan kalau abrasi terus terjadi, pulau bisa mengalami pergeseran. Kalau itu terjadi, sumber air tawar bisa jebol oleh air laut,” tegasnya.
Selain itu, Saga juga mempertanyakan kejelasan anggaran penanganan abrasi pada tahun anggaran 2026. Ia mengaku mendapat informasi bahwa alokasi dana yang sebelumnya disebut tersedia justru tidak lagi muncul dalam perencanaan pembangunan.
Padahal, menurutnya, pemerintah daerah sebelumnya telah menyampaikan kepada masyarakat bahwa penanganan abrasi menjadi salah satu prioritas pembangunan di kawasan pesisir dan kepulauan.
“Yang saya sesalkan, sebelumnya disampaikan ada anggaran. Tapi sekarang justru tidak ada di 2026. Ini yang perlu dijelaskan kepada masyarakat,” katanya.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan pesisir dan kepulauan, Saga menegaskan dirinya memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap program yang telah direncanakan benar-benar direalisasikan.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah terkait agar penanganan abrasi di Pulau Derawan tidak terus tertunda.
“Saya menyampaikan ini bukan untuk menyalahkan siapa pun, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat. Program yang sudah direncanakan harus bisa direalisasikan,” ujarnya.
Saga berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah konkret dalam menangani abrasi di Pulau Derawan. Menurutnya, penanganan yang cepat sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pulau sekaligus melindungi kehidupan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. (*MNH/ADV)
