BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Sengketa tapal batas antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini berdampak pada sektor pendidikan di wilayah perbatasan. Bangunan Sekolah Dasar (SD) filial di Kampung Biatan Ilir dilaporkan mengalami perusakan sehingga tidak lagi dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Kondisi tersebut memaksa para siswa mengikuti proses pembelajaran di kolong rumah warga dengan fasilitas yang sangat terbatas. Situasi ini pun mendapat sorotan dari DPRD Kabupaten Berau.
Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menyayangkan peristiwa yang terjadi. Ia menilai konflik tapal batas tidak seharusnya berdampak pada fasilitas pendidikan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami sangat menyayangkan adanya perusakan fasilitas sekolah akibat persoalan tapal batas. Anak-anak tidak boleh menjadi korban dari konflik wilayah seperti ini,” ujarnya.
Elita menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima, para siswa tetap berusaha mengikuti proses pembelajaran meski harus belajar di kolong rumah warga. Menurutnya, kondisi tersebut sangat memprihatinkan dan tidak layak bagi kegiatan belajar mengajar.
“Sekarang anak-anak harus belajar di kolong rumah warga. Ini tentu sangat memprihatinkan. Pemerintah harus segera mencari solusi agar kegiatan belajar mengajar bisa kembali berjalan normal,” katanya.
Ia menegaskan pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah cepat agar para siswa dapat kembali belajar di tempat yang aman dan layak.
Selain itu, Elita juga menekankan pentingnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Berau, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, serta pemerintah provinsi dalam menyelesaikan sengketa tapal batas yang menjadi pemicu peristiwa tersebut.
Menurutnya, penyelesaian konflik wilayah harus dilakukan secara bijak agar tidak terus menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat.
“Kami berharap semua pihak bisa menahan diri dan menyelesaikan persoalan ini melalui komunikasi yang baik. Jangan sampai konflik wilayah justru merugikan masyarakat, terutama anak-anak yang sedang menempuh pendidikan,” jelasnya.
Elita menambahkan, DPRD Berau akan terus mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan solusi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga fasilitas pendidikan di wilayah tersebut dapat kembali dimanfaatkan.
“Kami di DPRD tentu akan mengawal persoalan ini. Yang terpenting saat ini adalah memastikan anak-anak bisa kembali belajar di tempat yang layak dan aman,” pungkasnya. (*MNH/ADV)
