BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong, menilai persoalan tingginya harga barang di Kabupaten Berau tidak bisa hanya dilihat dari sisi perdagangan, tetapi harus ditelusuri hingga ke akar persoalan logistik. Salah satunya ialah tingginya biaya distribusi akibat ketidakseimbangan arus keluar-masuk peti kemas.
Menurutnya, banyak kontainer yang tiba di Berau dalam kondisi terisi barang, namun kembali ke pelabuhan besar dalam keadaan kosong. Kondisi tersebut menyebabkan seluruh biaya perjalanan logistik dibebankan pada barang yang masuk ke Berau, sehingga harga jual di tingkat konsumen menjadi lebih tinggi.
“Kalau kontainer balik kosong, otomatis biaya baliknya ditanggung barang yang masuk ke sini. Itulah yang membuat harga barang di Berau tidak kompetitif,” tegasnya.
Dikatakannya, solusi utama persoalan ini ada pada peningkatan produksi barang unggulan lokal yang layak dijual ke luar daerah. Dengan adanya muatan balik, biaya logistik menjadi lebih efisien dan beban biaya yang selama ini ditanggung konsumen dapat ditekan.
Namun, dirinya menegaskan bahwa konsep produk unggulan harus dimaknai secara konkret, bukan sekadar gelar administratif ataupun penghargaan. Produk yang disebut unggulan harus benar-benar mampu menghasilkan nilai tambah dan membuka peluang ekspor.
“Berau punya potensi perikanan, kerajinan, sampai hasil hutan non-kayu. Itu yang harus diberdayakan. Bukan unggulan di atas kertas, tapi unggulan yang bisa keluar daerah dan menghasilkan,” ujarnya.
Sehingga, Ia mendorong penguatan UMKM dan sektor-sektor produktif sebagai langkah wajib yang harus dilakukan pemerintah daerah. Pengembangan sektor perikanan, baik tangkap maupun budidaya, serta pemanfaatan hasil hutan non-kayu dinilai mampu membuka jalur distribusi produk secara berkelanjutan.
“Kalau peti kemas bisa terisi saat keluar dari Berau, efisiensi logistik akan meningkat dan harga barang di dalam daerah bisa lebih terjangkau,” tambahnya.
Diharapkannya, pemerintah daerah lebih fokus pada pembangunan ekonomi berbasis produksi nyata, bukan hanya program yang bersifat seremoni. Menurutnya, kebijakan harus selaras dengan visi-misi daerah dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Orientasinya harus jelas. produksi, efisiensi, dan kesejahteraan masyarakat. Itu yang harus jadi fokus,” pungkasnya. (*MNH/ADV)
