BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Dampak ketimpangan distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Berau mulai dirasakan pada sektor pelayanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan.
Hal tersebut mendapat sorotan Anggota Komisi III DPRD Berau, Rahman, iya mengungkapkan bahwa sejumlah fasilitas kesehatan di wilayah pesisir sempat menghentikan layanan beberapa hari setelah Hari Raya Idulfitri beberapa waktu lalu.
Dirinya menyebut, kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kekurangan tenaga medis, melainkan persoalan administratif, di mana tenaga dokter belum menerima gaji selama dua hingga tiga bulan.
“Pelayanan kesehatan sampai terhenti hanya karena gaji belum dibayar. Ini tidak boleh terjadi,” tegasnya.
Menurutnya, kejadian tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan tenaga kerja, khususnya di sektor vital, masih perlu dibenahi secara serius.
Tak hanya di sektor kesehatan, persoalan serupa juga ditemukan di bidang pendidikan. Dari hasil inspeksi mendadak yang dilakukan DPRD Berau, ditemukan adanya ketimpangan distribusi tenaga pengajar.
Di beberapa sekolah, jumlah guru dinilai masih kurang, sementara di sekolah lain justru terjadi kelebihan tenaga, khususnya guru honorer. Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi kualitas proses belajar mengajar jika tidak segera ditangani.
Dirinya menegaskan, persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Ia pun kembali mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penempatan ASN, agar pelayanan publik dapat berjalan optimal di seluruh wilayah Berau. “Yang dirugikan itu masyarakat. Ini harus segera diselesaikan,” pungkasnya. (*MNH/ADV)
