BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan di Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan. Meski secara kuota dinyatakan mencukupi, para nelayan di wilayah pesisir justru masih menghadapi kesulitan saat hendak memperoleh BBM untuk melaut.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data ketersediaan dan realisasi di lapangan. Ia menyebut, situasi tersebut tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa.
“Kalau secara kuota disebut cukup, tapi nelayan masih kesulitan, berarti ada yang tidak sinkron. Ini yang perlu ditelusuri,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Menurutnya, permasalahan ini mengarah pada dugaan distribusi yang tidak tepat sasaran. Dikatakannya, ada dugaan pihak di luar nelayan yang justru ikut menikmati dan mengambil keuntungan dari BBM bersubsidi, sehingganya hal tersebut harus menjadi perhatian serius.
“BBM ini kan jelas peruntukannya untuk nelayan. Kalau ada yang bukan nelayan ikut mendapatkan, berarti ada celah dalam pengawasan,” tegasnya.
Lebih lanjut, dirinya berkomitmen DPRD Berau akan segera berkoordinasi dengan pihak Pertamina guna meminta penjelasan terkait mekanisme distribusi yang berjalan saat ini. Evaluasi menyeluruh dinilai penting agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Dedy juga menegaskan bahwa pengawasan harus diperkuat, tidak hanya oleh pihak terkait, tetapi juga melibatkan masyarakat agar distribusi BBM benar-benar tepat sasaran.
“Pengawasan ini harus bersama. Jangan sampai ada penyimpangan yang merugikan nelayan,” tandasnya.
Persoalan ini dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas nelayan. Keterbatasan BBM membuat mereka tidak bisa melaut secara optimal, yang pada akhirnya berpengaruh pada pendapatan dan kesejahteraan keluarga pesisir. (*MNH/ADV)
