BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Kenaikan harga beras di Kabupaten Berau kembali menjadi perhatian. Pasalnya, hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Tim Satgas Pangan Polda Kaltim bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Pasar Sanggam Adji Dilayas (SAD) beberapa waktu lalu mengungkapkan masih banyak pedagang yang menjual beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong, meminta pemerintah daerah tidak hanya berhenti pada langkah sidak, tetapi segera melakukan audit menyeluruh terhadap rantai pasok beras.
Menurutnya, kenaikan harga di tingkat pedagang menunjukkan adanya ketimpangan distribusi yang sangat perlu untuk dibenahi.
“Harga tidak akan melonjak tanpa sebab. Ini menandakan ada yang tidak beres dalam sistem distribusinya. Sayangnya, masyarakat yang paling terdampak karena harus membeli dengan harga tinggi,” ujarnya.
Dikatakannya, sistem distribusi beras saat ini terlalu panjang dan tidak efisien, sehingga membuka ruang bagi praktik yang tidak transparan.
Dirinya menjelaskan, Audit diperlukan guna memetakan di mana titik persoalan sebenarnya terjadi apakah di tingkat produsen, distributor, atau pengecer.
“Kalau hanya sidak tanpa evaluasi mendalam, masalahnya tidak akan selesai. Pemerintah harus tahu siapa yang bermain di balik rantai pasok ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rudi juga menyoroti lemahnya pola pengawasan pangan di daerah. Dirinya menilai, pengawasan selama ini bersifat reaktif dan hanya dilakukan ketika harga sudah terlanjur naik.
Kemudian, Politisi fraksi PDIP itu juga menyampaikan, perlu ada mekanisme pemantauan harga dan distribusi yang bersifat berkelanjutan dan sistematis.
“Setiap kali harga naik baru ramai disidak, setelah itu sepi lagi. Padahal yang dibutuhkan adalah pengawasan rutin agar harga tetap terkendali,” imbuhnya.
Sebagai mitra pengawas pemerintah, Komisi II DPRD Berau berkomitmen dalam mengawal tindak lanjut hasil temuan sidak tersebut. Rudi memastikan pihaknya akan mendorong koordinasi lintas instansi agar distribusi pangan di Berau berjalan lebih transparan dan adil bagi semua pihak.
“Tujuan akhirnya sederhana, beras harus bisa dijangkau masyarakat dengan harga wajar. Jangan biarkan kebutuhan pokok rakyat justru menjadi sumber kesulitan hidup,” tutupnya. (*MNH/ADV)
