BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Lonjakan kunjungan wisata ke sejumlah destinasi unggulan di Kabupaten Berau belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan infrastruktur yang memadai. Di lapangan, masih ditemukan berbagai fasilitas yang mengalami kerusakan dan belum tertangani secara optimal.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi. Ia menilai, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan anggaran, tetapi juga menyangkut kejelasan tanggung jawab antar organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat ketidakpastian terkait status pengelolaan sejumlah fasilitas wisata. Apakah masih berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) atau sudah diserahkan ke Dinas Pariwisata.
“Kejelasan status ini penting. Kalau memang sudah diserahkan, maka Dinas Pariwisata bisa langsung mengambil langkah perbaikan melalui penganggaran,” ujarnya.
Sumadi menegaskan, penanganan kerusakan tidak harus selalu menunggu program besar. Ia menyebut, untuk kasus kerusakan ringan seharusnya dapat segera ditindaklanjuti agar tidak semakin parah. “Jangan menunggu proyek besar. Kalau sifatnya kecil, langsung saja diperbaiki,” tambahnya.
Lebih lanjut, dirinya menyebut lambannya penanganan justru berpotensi memperburuk kondisi fasilitas dan berdampak pada kenyamanan wisatawan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi citra pariwisata daerah.
Selain itu, dikatakannya pengelolaan fasilitas menjadi bagian penting dalam mendukung sektor pariwisata. “Tidak hanya membangun, tetapi juga memastikan keberlanjutan perawatan agar destinasi tetap layak dikunjungi,” pungkasnya. (*MNH/ADV)
