BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Ancaman terputusnya akses darat menghantui warga di tiga kampung di Kecamatan Sambaliung. Jalan poros yang menjadi penghubung Kampung Pegat Bukur, Bena Baru, dan Inaran dilaporkan mengalami longsor cukup parah hingga membuat badan jalan kian menyempit.
Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan risiko keselamatan bagi pengguna jalan, terutama saat intensitas hujan tinggi. Minimnya struktur penahan di sisi jalan disebut menjadi salah satu penyebab utama kerusakan yang terus meluas.
Ketua DPRD Kabupaten Berau, Dedy Okto Nooryanto, mengaku telah meninjau langsung lokasi terdampak. Dari hasil peninjauan tersebut, ia menilai kondisi jalan sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan dan memerlukan penanganan segera.
“Kerusakannya memang sudah sangat parah. Saya juga sudah turun langsung melihat kondisi di lapangan,” ujarnya.
Dijelaskannya, persoalan tersebut sebenarnya telah beberapa kali diusulkan untuk diperbaiki. Namun hingga saat ini, realisasi penanganan belum juga terlaksana. Meski begitu, ia memastikan upaya agar perbaikan dapat segera dilakukan terus didorong, termasuk melalui skema penganggaran daerah.
Menurutnya, jalan tersebut memiliki peran vital sebagai akses utama bagi masyarakat di tiga kampung, sehingga tidak bisa lagi ditunda penanganannya.
“Ini akses utama masyarakat, jadi memang harus menjadi perhatian serius,” jelasnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan mengawal langsung proses penganggaran, baik melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2026 maupun pada anggaran murni tahun 2027. Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau juga terus dilakukan guna mempercepat langkah teknis di lapangan.
“Kalau memungkinkan masuk di perubahan anggaran, tentu akan kita dorong. Saya akan kawal langsung,” tegasnya.
Dedy juga menekankan bahwa status jalan sebagai jalan kabupaten seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk lebih responsif dalam menangani kerusakan yang terjadi. Terlebih, kondisi tersebut sudah berdampak langsung terhadap mobilitas dan keselamatan warga.
“Karena ini jalan kabupaten, sudah seharusnya menjadi prioritas penanganan,” pungkasnya. (*MNH/ADV)
