BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Ketergantungan terhadap sektor pertambangan dinilai tidak lagi bisa menjadi andalan utama dalam menopang pembangunan daerah di Kabupaten Berau. Perubahan kebijakan di tingkat nasional yang memusatkan kewenangan pengelolaan tambang di pemerintah pusat membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas.
Kondisi tersebut mendorong DPRD Berau untuk mulai mengarahkan strategi pembangunan pada penguatan sektor ekonomi lain yang dinilai lebih berkelanjutan, salah satunya melalui pengembangan industri pengolahan komoditas lokal.
Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, mengatakan daerah penghasil seperti Berau selama ini belum sepenuhnya merasakan manfaat maksimal dari sektor pertambangan.
Menurutnya, sebagian besar kewenangan serta pengelolaan sektor tersebut kini berada di pemerintah pusat, sehingga daerah tidak lagi memperoleh keuntungan yang signifikan.
“Tambang tidak bisa lagi dijadikan tumpuan utama. Kita harus realistis melihat kondisi ini, karena sebagian besar kewenangan dan keuntungan pertambangan sekarang berada di pemerintah pusat. Sementara daerah penghasil justru tidak menikmati hasilnya secara maksimal,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum bagi daerah untuk mulai mengubah arah pembangunan dengan memperkuat sektor industri pengolahan yang berbasis pada komoditas lokal.
Salah satu komoditas yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah kelapa sawit melalui program hilirisasi.
Menurut Sumadi, jika proses pengolahan komoditas dilakukan langsung di daerah, maka perputaran ekonomi akan lebih banyak terjadi di Berau.
“Kalau pengolahannya ada di daerah, maka nilai tambahnya juga tinggal di sini. Itu bisa membuka lapangan kerja baru dan sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.
Sebagai langkah awal, DPRD Berau telah mengusulkan program hilirisasi kelapa sawit melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Berau.
Melalui program tersebut, Berau diharapkan tidak lagi hanya menjadi daerah penghasil bahan mentah, tetapi juga mampu menghasilkan berbagai produk olahan bernilai tambah.
“Kalau kita hanya mengirim bahan mentah, yang menikmati keuntungan bukan daerah kita. Tapi kalau diolah di Berau, maka perputaran ekonomi terjadi di sini dan masyarakat juga merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Selain kelapa sawit, Sumadi juga melihat peluang pengembangan industri pengolahan pada berbagai komoditas lokal lainnya, seperti kakao hingga terasi, yang selama ini sudah dikenal sebagai produk khas daerah.
Jika dikelola secara serius dan terintegrasi, komoditas tersebut dinilai dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Kabupaten Berau.
Di sisi lain, DPRD Berau juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat dari seluruh daerah pemilihan melalui berbagai usulan program pembangunan.
“Kami tetap memasukkan usulan dari hampir semua dapil. Pembangunan harus merata agar manfaatnya bisa dirasakan seluruh masyarakat,” katanya.
Ia menilai arah pembangunan Berau ke depan perlu lebih berfokus pada penguatan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada eksploitasi sumber daya alam.
Dengan strategi yang tepat, Sumadi optimistis Berau mampu membangun ekosistem industri lokal yang lebih kuat dan memberikan dampak ekonomi jangka panjang bagi masyarakat.
“Sekarang saatnya kita membangun industri sendiri dan mengelola sumber daya secara cerdas, sehingga Berau tidak hanya menjadi penyuplai bahan mentah, tetapi juga mampu menghasilkan produk bernilai tinggi,” pungkasnya. (*MNH/ADV)
