BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di wilayah pesisir Kabupaten Berau, khususnya di Kecamatan Biduk-Biduk, kembali menjadi sorotan. DPRD Berau meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mengambil langkah tegas dalam menindak praktik yang merugikan nelayan dan merusak ekosistem laut tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris, menilai hingga saat ini penanganan terhadap praktik ilegal fishing masih belum berjalan maksimal. Menurutnya, upaya yang dilakukan selama ini lebih banyak berupa imbauan tanpa diikuti tindakan nyata di lapangan.
“Saya sudah menyampaikan hal ini langsung kepada Pak Wakil Gubernur. Permasalahan ini tidak bisa dibiarkan terus berlarut. Harus ada tindakan konkret di lapangan, bukan hanya sebatas imbauan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa kewenangan pengawasan wilayah laut berada di tangan pemerintah provinsi. Karena itu, Pemprov Kaltim diharapkan dapat memperkuat pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan ilegal.
Selain itu, Gideon juga mengusulkan agar pemerintah melibatkan nelayan lokal dalam upaya pengawasan perairan. Menurutnya, nelayan yang sehari-hari beraktivitas di laut memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kondisi perairan serta aktivitas mencurigakan yang terjadi.
“Nelayan-nelayan di sekitar Biduk-Biduk tahu persis siapa yang sering melanggar. Kalau mereka dilibatkan, pengawasan bisa lebih cepat dan efektif. Pemerintah tinggal mendukung dari sisi koordinasi dan anggaran,” katanya.
Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat pesisir dalam pengawasan dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah dalam melakukan patroli laut secara rutin.
Menurut Gideon, praktik ilegal fishing yang terjadi saat ini telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat pesisir. Selain merugikan nelayan kecil, aktivitas tersebut juga berpotensi merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan di wilayah Berau.
“Kami berharap Pemprov Kaltim menjalankan perannya secara maksimal dalam melindungi sumber daya kelautan dan perikanan di daerah ini. Jangan sampai kekayaan laut Berau rusak karena lemahnya penegakan hukum,” tegasnya. (*MNH/ADV)
