BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Beberapa waktu lalu, Rencana mengenai jam operasional Waralaba Nasional sempat menjadi sorotan. Menanggapi hal tersebut, DPRD Berau menyebut kebijakan tersebut perlu melalui kajian matang agar tidak memicu ketimpangan persaingan usaha.
Anggota DPRD Berau, Sutami, menyampaikan bahwa pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus memastikan setiap pengajuan operasional 24 jam telah sesuai dengan regulasi dan izin usaha yang berlaku.
Menurutnya, kejelasan izin menjadi hal utama sebelum kebijakan tersebut dijalankan. “Harus dipastikan izinnya jelas dan sesuai aturan. Kalau tidak, tentu perlu ada penertiban dan evaluasi,” ujarnya.
Dikatakannya, operasional tanpa batas waktu berpotensi berdampak pada pelaku usaha kecil, khususnya pedagang yang mengandalkan jam-jam tertentu untuk berjualan. Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan secara adil tanpa membedakan skala usaha.
Sutami menegaskan, persaingan usaha di Berau harus berjalan sehat dan berimbang agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
“Semua pelaku usaha wajib mengikuti aturan yang sama. Pemerintah harus hadir menjaga keseimbangan,” tegasnya.
Lebih lanjut pihaknya mendorong Pemkab Berau melakukan verifikasi dan kajian menyeluruh apabila ada waralaba nasional yang ingin membuka layanan 24 jam, demi menjaga stabilitas dan iklim usaha yang kondusif di Bumi Batiwakkal. (*MNH/ADV)
