BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Abrasi yang menggerus kawasan pesisir Pulau Maratua kembali menjadi perhatian. Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris, menegaskan perlunya langkah penanganan yang terukur dan berkelanjutan, mengingat dampaknya tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga keberlangsungan ekonomi masyarakat setempat.
Dikatakannya, kondisi abrasi di sejumlah titik sudah memasuki tahap mengkhawatirkan. Ia menilai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau harus segera melakukan kajian teknis menyeluruh untuk memetakan tingkat kerusakan dan menentukan bentuk intervensi yang paling tepat.
“DPUPR memiliki kapasitas teknis untuk menghitung tingkat bahaya dan merumuskan mitigasinya. Karena itu kajian awal sangat penting sebelum masuk ke tahap penanganan,” ujarnya.
Menurutnya, penanganan abrasi tidak bisa dianggap sebagai program singkat. Upaya ini membutuhkan perencanaan mulai dari skema jangka pendek seperti perlindungan darurat pesisir, hingga rencana jangka panjang yang berorientasi pada penguatan ekosistem dan infrastruktur penahan gelombang.
“Abrasi jelas pekerjaan jangka panjang. Tidak selesai dalam satu tahun anggaran. Yang penting fondasinya disiapkan dulu: rencana, kajian, dan roadmap kerja,” jelasnya.
Selain itu, kerusakan pesisir Maratua turut mengancam sektor UMKM dan pariwisata yang menjadi penopang ekonomi masyarakat pulau. Penurunan kualitas kawasan wisata dinilai dapat menekan PAD dan menghambat geliat ekonomi lokal.
“UMKM dan pariwisata di Maratua itu sangat vital. Kalau kawasan rusak, daya tariknya menurun. Masyarakat yang paling merasakan dampaknya,” katanya.
Ia menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti usulan dari pemerintah kecamatan maupun masyarakat melalui mekanisme anggaran dan fungsi pengawasan.
“Kalau ada pengajuan dari Camat Maratua, Dewan siap menyikapi. Fungsi penganggaran dan pengawasan sangat relevan dalam penanganan abrasi ini,” tambahnya.
Diharapkannya, pemerintah daerah segera memulai langkah konkret, agar kerusakan pesisir Maratua tidak semakin meluas dan mengancam keberlanjutan kawasan wisata unggulan tersebut.
“Jangan sampai terlambat. Dampaknya besar bagi lingkungan dan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (*MNH/ADV)
