BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Program tanggung jawab perusahaan di Kabupaten Berau kembali menjadi perhatian DPRD. Selain transparansi penyerapan tenaga kerja, perbedaan antara Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan serta Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dinilai masih belum dipahami secara utuh.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Berau, Rahman, Ia menegaskan bahwa kedua program tersebut memiliki tujuan yang berbeda dan tidak boleh disamakan dalam implementasinya.
Menurutnya, CSR umumnya bersifat sosial dan tidak selalu berorientasi jangka panjang. Sementara PPM seharusnya dirancang untuk memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas dan ekonomi masyarakat.
“Pemberdayaan masyarakat itu harus terukur. Dampaknya harus jelas terhadap peningkatan ekonomi warga,” ujarnya.
Dirinya menilai, selama ini masih ada kecenderungan perusahaan mencampuradukkan kedua program tersebut, sehingga tujuan pemberdayaan tidak tercapai secara maksimal.
Padahal, keberadaan perusahaan di daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sekitar, tidak hanya melalui kegiatan seremonial.
Rahman menegaskan, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan setiap program yang dijalankan perusahaan memiliki indikator keberhasilan yang jelas.
Selain itu, laporan pelaksanaan program juga harus disampaikan secara terbuka agar dapat dievaluasi bersama.
“Jangan hanya kegiatan sesaat. Harus ada dampak jangka panjang yang bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Diharapkannya, ke depan perusahaan di Berau dapat lebih serius dalam menjalankan program pemberdayaan yang berkelanjutan dan tepat sasaran.
“Kalau dikelola dengan baik, keberadaan perusahaan seharusnya bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal,” pungkasnya. (*MNH/ADV)
