BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Fraksi Demokrat dan PDI Perjuangan DPRD Berau menegaskan pentingnya penguatan regulasi pajak dan retribusi sebagai fondasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan juru bicara fraksi gabungan, Rudi P. Mangunsong, SH, dalam rapat paripurna penetapan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang digelar beberapa waktu lalu.
Rudi menyampaikan, pengelolaan pajak dan retribusi harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta berprinsip pada keadilan sebagaimana diamanatkan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023.
Dirinya menegaskan bahwa regulasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pendapatan daerah tanpa memberikan beban berlebih kepada masyarakat. “Raperda ini merupakan komitmen bersama pemerintah daerah dan DPRD untuk meningkatkan pendapatan daerah secara optimal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fraksi Demokrat-PDIP juga menyoroti penurunan transfer pusat pada APBD 2026. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada penyesuaian sejumlah program prioritas yang berpotensi tertunda. Ia menyebut dinamika pembahasan APBD tahun ini berlangsung cukup berat hingga sempat beberapa kali mengalami skor dan deadlock.
“Kita semua merasakan dinamika pembahasan APBD tahun ini, tapi akhirnya mencapai titik temu,” ungkapnya.
Meski demikian, fraksi Demokrat-PDIP tetap menegaskan empat fokus utama dalam arah penyusunan APBD 2026, yaitu peningkatan kualitas belanja, efisiensi program, optimalisasi pendapatan dan aset daerah, serta memastikan keberlangsungan pelayanan dasar bagi masyarakat.
“Meski terjadi penurunan transfer pusat, pembangunan prioritas di Berau harus tetap berjalan tanpa mengganggu layanan publik,” pungkasnya. (*MNH/ADV)
