BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Maraknya aktivitas pengolahan tanah tanpa izin di Kabupaten Berau kembali menjadi perhatian DPRD Berau. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dampak lingkungan apabila tidak dibarengi pengawasan ketat dari pemerintah daerah.
Anggota Komisi III DPRD Berau, Rahman, menilai masih ditemukannya aktivitas pengolahan lahan tanpa dokumen lingkungan yang memadai menunjukkan lemahnya pengawasan di lapangan.
Menurutnya, setiap kegiatan yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan seharusnya melalui prosedur yang jelas, termasuk pemenuhan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
“Pengawasan harus dilakukan sejak awal. Kalau kontrolnya lemah, aktivitas tanpa izin akan terus bermunculan dan dampaknya bisa merugikan lingkungan,” ujarnya.
Dikatakannya, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut administrasi perizinan, tetapi juga berkaitan dengan komitmen menjaga keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Berau.
Lebih lanjut, Ia mengingatkan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas tanpa pengawasan tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan masyarakat di masa mendatang.
Selain itu, dirinya juga menyoroti pengawasan pascatambang yang dinilai masih belum maksimal. Menurutnya, banyak pihak lebih fokus pada aktivitas produksi dibanding kewajiban pemulihan lingkungan setelah kegiatan selesai dilakukan.
“Jangan hanya fokus pada kegiatan usahanya saja, tetapi tanggung jawab pemulihan lingkungan juga harus dijalankan dengan serius,” katanya.
Dirinya menilai pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan lapangan agar aktivitas pengolahan lahan maupun kegiatan usaha lainnya tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Rahman berharap pengawasan yang konsisten dapat menjadi langkah pencegahan terhadap kerusakan lingkungan yang lebih luas di masa mendatang.
Disampaikanya, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara seimbang agar pembangunan daerah tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan. (*MNH/ADV)
