BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Fenomena meningkatnya anak-anak yang berjualan di sejumlah titik keramaian di wilayah perkotaan Kabupaten Berau perhatian DPRD.
Kondisi tersebut dinilai memprihatinkan karena berpotensi mengabaikan hak dasar anak, terutama untuk mendapatkan pendidikan dan menikmati masa tumbuh kembang secara layak.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Berau, Thamrin, ditegaskannya bahwa keberadaan anak-anak di ruang publik untuk berdagang, baik di tepian jalan maupun rumah makan tidak bisa dibiarkan berlarut.
Meskipun kondisi ekonomi keluarga kerap menjadi alasan utama, namun dirinya menilai pemerintah wajib hadir memastikan tidak terjadi praktik yang mengarah pada eksploitasi.
“Anak-anak itu seharusnya berada di sekolah atau di rumah, bukan berjualan di ruang publik. Ini menyangkut hak mereka. Orang tua punya tanggung jawab, tetapi pemerintah juga wajib hadir memastikan tidak ada eksploitasi,” tegasnya.
Menurutnya, perlu ada langkah terstruktur dari perangkat daerah terkait. DPRD mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait dalam hal ini Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, serta Satpol PP untuk memperkuat koordinasi guna melakukan penertiban secara berkelanjutan.
Pendekatan represif semata dinilai tidak cukup, sehingga perlu disertai pembinaan dan komunikasi intensif dengan para orang tua.
Ditekankannya, banyak kasus menunjukkan anak-anak justru didorong bahkan ditekan untuk ikut mencari nafkah, sehingga menghilangkan kesempatan mereka menikmati masa kanak-kanak. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi menimbulkan dampak sosial jangka panjang jika tidak segera ditangani.
“Bahkan ada yang sampai ditekan untuk bekerja. Ini memprihatinkan. Anak-anak membutuhkan ruang tumbuh, bukan beban mencari nafkah,” pungkasnya. (*MNH/ADV)
