BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai, menyoroti masih lemahnya perencanaan pembangunan di tingkat kampung yang berdampak pada tidak optimalnya pemanfaatan Anggaran Dana Kampung (ADK).
Ia menilai sejumlah program yang diajukan kampung kerap tidak berbasis kebutuhan nyata masyarakat, sehingga anggaran desa berpotensi tidak memberi manfaat maksimal.
Dikatakannya, ADK seharusnya menjadi instrumen penting untuk mendorong kualitas pembangunan kampung, baik dari sisi infrastruktur maupun peningkatan ekonomi masyarakat. Namun kenyataannya, masih ada kepala kampung yang belum menyusun perencanaan secara matang dan terukur.
“Perencanaan itu fondasi. Kalau salah dari awal, hasilnya pasti tidak efektif. ADK bukan uang kecil. Karena itu penggunaannya harus jelas, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab kebutuhan warga,” tegasnya.
Dirinya mengingatkan bahwa setiap kepala kampung wajib memahami prioritas pembangunan di wilayahnya masing-masing. “Kadang yang diusulkan bukan yang paling dibutuhkan. Padahal dana kampung harus digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk program yang hanya bersifat formalitas,” katanya.
Ia juga menilai transparansi masih menjadi persoalan klasik. Minimnya pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana kerja kampung disebut membuka peluang terjadinya penyelewengan maupun kesalahpahaman publik.
“Warga harus tahu apa yang direncanakan dan apa yang dikerjakan. Pengawasan tidak bisa hanya dilakukan pemerintah, tapi juga masyarakat. Ini penting untuk mencegah penyimpangan,” ujarnya.
Ditegaskannya, pengawasan terhadap dana desa kini semakin ketat, baik oleh pemerintah pusat, daerah, hingga aparat hukum. Karena itu kepala kampung diminta untuk tidak main-main dalam pengelolaan anggaran.
“Banyak contoh kasus penyalahgunaan dana desa. Kita tidak ingin hal seperti itu terjadi di Berau. DPRD juga akan terus melakukan monitoring,” sambungnya.
Lebih lanjut, dirinya optimistis apabila kampung mampu merencanakan pembangunan secara matang dan transparan, maka dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat. Ia menilai, kemajuan kampung ditentukan oleh kemampuan pengelolaan anggaran yang baik.
“ADK itu amanah besar. Jika dikelola dengan bijak dan profesional, kampung-kampung kita bisa berkembang lebih cepat, dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat,” pungkasnya. (*MNH/ADV)
