BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Pertambahan wilayah permukiman dan pemekaran kawasan di Kabupaten Berau dinilai harus diiringi dengan kesiapan sistem pangan yang memadai. DPRD Berau mengingatkan distribusi bahan pokok dan kemampuan produksi pangan masyarakat perlu menjadi perhatian agar tidak memicu kerawanan pangan di sejumlah kampung.
Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ratna, mengatakan kondisi geografis beberapa wilayah di Berau masih menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas pasokan pangan masyarakat.
Dikatakannya, kampung dengan akses terbatas cenderung lebih rentan terdampak ketika terjadi kenaikan maupun fluktuasi harga bahan pokok di pasaran.
“Kerawanan pangan terjadi karena harga yang tidak stabil, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan bahan pangan,” ujarnya.
Ia menilai persoalan tersebut perlu diantisipasi sejak dini, terlebih dengan terus berkembangnya wilayah permukiman dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan.
Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta tidak hanya fokus pada pembangunan wilayah, tetapi juga memastikan sistem distribusi pangan berjalan baik hingga ke kampung-kampung terpencil.
Dijelaskannya, ketahanan pangan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Jika distribusi dan ketersediaan pangan terganggu, maka dampaknya akan langsung dirasakan warga, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, ia menilai penguatan produksi pangan lokal juga perlu diperhatikan untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Menurutnya, kampung yang mampu memenuhi sebagian kebutuhan pangannya sendiri akan lebih siap menghadapi gejolak harga di pasaran.
“Kalau kampung bisa memproduksi sendiri kebutuhan pangannya, maka dampak fluktuasi harga bisa ditekan,” katanya.
Lebih lanjut, Ia meminta pemerintah daerah terus memperkuat program ketahanan pangan berbasis kampung, khususnya bagi wilayah yang masih masuk kategori rawan pangan.
“Program harus kita dorong terus ke kampung-kampung yang berstatus rawan pangan. Kalau bisa, tidak ada lagi daerah yang berstatus rawan pangan,” pungkasnya. (*MNH/ADV)
