BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, menegaskan bahwa kesejahteraan guru harus menjadi prioritas utama jika Kabupaten Berau ingin mempercepat kemajuan sektor pendidikan.
Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak semata bergantung pada kurikulum, tetapi pada kondisi para tenaga pendidik yang menjadi ujung tombak di lapangan.
Waris menjelaskan bahwa sistem pendidikan, baik kurikulum maupun metode pembelajaran merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sehingganya, pemerintah daerah harus fokus pada hal yang dapat dikendalikan, yaitu penyediaan infrastruktur pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru.
“Tidak ada pendidikan yang maju kalau gurunya belum sejahtera. Itu fondasi pertama yang harus dipastikan,” ujarnya.
Dirinya mengatakan bahwa kesejahteraan guru harus dipahami secara luas, bukan hanya terkait insentif atau gaji. Kenyamanan tempat tinggal, fasilitas penunjang, hingga aspek keselamatan perjalanan menuju sekolah juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama bagi guru yang bertugas di wilayah terpencil.
“Kita ingin guru-guru di Berau merasa nyaman dan aman dalam bertugas, tanpa dibebani persoalan ekonomi yang mengganggu fokus mengajar,” jelasnya.
Selain dukungan pemerintah, Waris juga menilai pentingnya peran Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai wadah komunikasi resmi antara para guru dan pemerintah daerah.
Diharapkannya, PGRI dapat memperkuat koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak guru secara terstruktur.
“Lewat PGRI, kita harap aspirasi guru bisa tersampaikan dengan baik. Kalau ada persoalan, koordinasi langsung dengan dinas harus diperkuat,” tambahnya.
Dirinya menilai, sinergi antara PGRI, Dinas Pendidikan, dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang stabil. Dengan tenaga pendidik yang sejahtera dan infrastruktur yang memadai, ia optimistis mutu pendidikan di Berau dapat meningkat secara berkelanjutan. (*MNH/ADV)
