BERAUSATU.ID, TANJUNG REDEB- Penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20 persen yang mulai berlaku sejak 22 Oktober 2025 lalu mendapat sambutan positif dari DPRD Berau. Meski demikian, implementasinya dinilai perlu diawasi secara ketat agar benar-benar memberi manfaat bagi petani.
Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menyebut kebijakan pemerintah pusat tersebut merupakan langkah strategis untuk menekan biaya produksi pertanian. Namun ia menekankan bahwa distribusi yang tepat sasaran menjadi faktor penentu keberhasilan di lapangan.
“Kebijakan ini sangat baik karena bisa menekan biaya produksi. Tapi yang paling penting adalah memastikan pupuknya benar-benar sampai ke petani yang berhak,” ujarnya.
Menurunya, penurunan harga pupuk juga berpotensi mempercepat kemandirian pangan daerah. Dengan biaya produksi yang lebih rendah, petani diharapkan dapat meningkatkan hasil panen dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar wilayah.
“Ini peluang bagi petani untuk memanfaatkan harga pupuk yang lebih terjangkau demi mendorong produktivitas dan hasil panen yang berkualitas,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Sumadi mengingatkan bahwa persoalan mendasar dalam penyaluran pupuk bersubsidi sebenarnya berada pada distribusinya. Ia menilai distribusi yang tidak merata kerap membuat petani kesulitan mendapatkan pupuk sesuai kebutuhan.
Oleh Karena itu, ia mendorong Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pertanian (DTPHP) Berau bersama OPD terkait untuk memperkuat pengawasan hingga ke tingkat lapangan.
“Harus ada pengawasan serius. Kalau pengawasan lemah, pupuk murah bisa saja tidak dinikmati petani,” tegasnya.
Kemudian, Sumadi juga meminta Perum Bulog untuk lebih aktif menyerap hasil panen petani lokal guna menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong semangat petani meningkatkan produksi.
“Kalau harga pupuk terjangkau, distribusinya tepat sasaran, dan hasil panen terserap dengan baik, sektor pertanian bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah,” pungkasnya. (*MNH/ADV)
